.webp)
"Kita harap bisa disetujui PLN rekomendasi dari kami," kata anggota Komisi A, Lutfiyah di sela-sela rapat paripurna, Rabu (12/11/2014).
Ia mengungkapkan, tanggungan yang harus ditanggung pemkot 10 dari 22 rusun. Sedangkan anggaran yang dialokasikan Pemkot sebesar Rp 2,7 miliar tiap tahun dan total anggaran pemeliharaan rusun Pemkot mencapai anggaran Rp 12,7 miliar tiap tahunnya.
"Padahal dari pendapatan rusun tidak sampai mencapai Rp 700 juta/tahun," imbuhnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, tanggungan pemkot bakal bertambah dengan rencana pembangunan 3 rusun baru pada 2015 di kawasan, Dukuh Menanggal, Tambaksari dan Sukolilo.
"Dengan pemasangan token tiap unit, maka masing masing pemilik bertanggungjawab atas penggunaan listrik yang digunakan," tegas dia.
Selama ini, kata Lutfiyah, satu rusun hanya memiliki satu nomor pelanggan listrik yang digunakan untuk seluruh penghuni rusun. Sedangkan untuk pembayarannya ke UPTD.
Kondisi ini diamini Ketua Komisi A, Herlina Harsono jika faktanya tidak banyak penghuni rusun yang membayar. "Ada yang memang rutin membayar, tapi ada juga yang tidak rutin membayarnya. Ini faktanya," ujar Herlina.
Politisi Partai Demokrat ini sangat menyesalkan kondisi ini. Karena, kata Herlina, pemkot sudah berusaha memberikan salah satu bentuk pelayanan pada warga bisa mendapat tempat tinggal tapi tidak mendapat imbalan setimpal.
"Rusun ini kan berbasis layanan bagi warga yang membutuhkan hunian. Namun apakah betul-betul yang menghuni adalah warga yang tidak mampu. Karena di beberapa rusun, ada penghuninya yang punya mobil," tutur Herlina.
Untuk rencana pemasangan token listrik, ia sangat berharap agar ada bentuk tanggung jawab dari penghuni rusun. "Kalau token dipasang masing masing kamar bisa menghindari matinya listrik satu rusun ketika pemkot tidak bayar," pungkas dia.
(bdh/bdh)
