Ruhut Senang Usulnya Soal Revisi UU MD3 Diterima KIH dan KMP

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat berdamai soal pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan melalui revisi UU MD3. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul yang mengusulkan jalan keluar itu, berharap kedua kubu tak membuat upaya ini jadi alot.

"Pertama aku terima kasih mereka berangkat dari gagasan gua di paripurna untuk revisi UU MD3. Jadi nggak usah kocok ulang, ajak saja KIH tambah pimpinan di komisi dan alat kelengkapan lain. Jadi mereka dapat 21," kata Ruhut Sitompul saat dihubungi, Rabu (12/11/2014).

Ruhut mengatakan, KIH memang berharap UU MD3 itu direvisi dulu baru kesepakatan ditandatangani agar tak ada yang dilanggar, namun KMP sebaliknya. Terhadap hal itu, Ruhut menyarankan ''deal' bisa diteken dulu sambil revisi berjalan.

"Kalau aku sambil jalan, kalau revisi nggak sebentar. Karena biar kita kerja, kalau gaduh gimana? Sudah berapa kali RDP (Rapat Dengar Pendapat) mitra kerja nggak datang. Dan aku nggak bisa salahin pemerintah. Kalau rapat paripurna ya 555 orang, bicara komisi minimal 55 orang. Ini cuma 20-an," kata anggota komisi III itu

"Karena itu sudahlah jangan lihat ke belakang, ke depan bersatu. Jangan cuma Indonesia Hebat atau Merah Putih, tapi Indonesia Merah Putih Hebat," tegas politisi asal Sumut itu.

Saran Ruhut itu disampaikan saat interupsi di Paripurna Selasa (4/11) lalu. Ruhut menyarankan agar kedua belah pihak musyawarah ulang soal pimpinan komisi melalui revisi UU MD3. Bagi Ruhut, jika terus ribut maka anggota DPR makan gaji buta.

(iqb/trq)