KIH Bawa Proposal Damai Baru, Akankah KMP Setuju?

Jakarta -

Kesepakatan damai antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR yang hampir terwujud kini mental lagi. KIH tak serta merta setuju dengan tawaran 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan dari KMP. Tawaran baru akan diajukan. Akankah KMP setuju?

KMP dan KIH telah bertemu 25 kali untuk merumuskan kesepakatan damai dan mengakhiri perseteruan di DPR. Juru lobi KIH yang maju adalah duet politikus PDIP Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Dari KMP, yang ikut lobi di antaranya adalah Ketum PAN Hatta Rajasa, politikus Golkar Ade Komaruddin, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan.

Buah pertemuan-pertemuan itu dicapai kesepakatan damai antara Pramono-Olly dengan KMP. Kesepakatannya adalah 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan untuk KIH. 21 Kursi itu terdiri dari 16 kursi tambahan wakil ketua alat kelengkapan dewan, 5 kursi pimpinan badan kelengkapan dewan dan kemungkinan komisi baru.

Kursi-kursi yang diberikan untuk KIH adalah kursi tambahan. Jadi, sebuah alat kelengkapan dewan, misal komisi, yang awalnya memiliki 3 wakil ketua, ditambah satu menjadi 4 wakil ketua. Namun penambahan ini belum memiliki landasan hukum. Maka, untuk melegalkan penambahan tersebut, revisi Undang-undang MD3 jadi syarat tambahan dalam kesepakatan damai KIH-KMP. Kesepakatan damai ini diharapkan langsung ditandatangani, lalu poin-poinnya dijalankan.

Pramono dan Olly tampaknya setuju dengan tawaran itu. Buktinya, Pramono langsung berkicau di akun twitternya, bersukur kesepakatan damai dicapai.

Namun parpol-parpol anggota KIH tak langsung mengamini. PPP, PKB, NasDem, dan Hanura meminta kesepakatan damai itu disampaikan terlebih dulu dalam sebuah rapat. Bukan jumlah kursi yang dipermasalahkan KIH, melainkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Selasa (11/11), para ketum parpol KIH berkumpul di rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, untuk membicarakan masalah kesepakatan damai ini. Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam. Hasilnya, KIH tak menyetujui sepenuhnya kesepakatan damai yang dicapai Pramono-Olly dengan KMP.

"Tawaran balik proposal KIH adalah merevisi terlebih dulu sejumlah pasal dalam UU MD3, agar stagnansi kinerja dewan tidak terjadi lagi," kata Ketum PPP Romahurmuziy usai pertemuan di kediaman Mega, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (11/11) kemarin.

KIH akan segera memberitahukan ke KMP pasal mana saja yang harus direvisi, rencananya hari ini. Romahurmuziy berharap KMP sepakat dengan tawaran KIH ini.

"Kami yakin pimpinan-pimpinan KMP memiliki kebesaran jiwa dan kesamaan pandangan untuk sama-sama mengubahnya," tutur Romi.

Akankah KMP setuju dengan proposal baru KIH? Atau kesepakatan damai akan mental lagi?

(trq/erd)