KMP yang digawangi oleh Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan PD disebut masih belum mau menerima opsi yang ditawarkan oleh PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP yang tergabung di KIH. Padahal, KIH sudah menurunkan tawaran jumlah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (akd) untuk mereka jauh dari keinginan ideal.
"Jadi tawarannya itu 5 kursi pimpinan dulu untuk masing-masing fraksi. Lalu revisi UU MD3 lalu ditambah jadi 16 kursi. Nah, tambahan 16 kursi ini masih pro kontra di KMP," kata politikus PDIP Aria Bima ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (7/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau pun tawaran itu tidak dipenuhi oleh KMP, Aria mengatakan bahwa pihaknya bisa menerima alternatif 16 kursi wakil ketua, tanpa kursi ketua. Ia mempertanyakan mengapa opsi ini juga tak disetujui KMP.
"Target optimal memang pembagian proporsional. Target minimalnya 16 wakil ketua, tanpa pemekaran komisi. Itu paling moderat, 16 diakomodasi. Kita tidak minta ketua lho. Apa lagi?" tanya dia.
Aria menegaskan bahwa KIH bukan mengemis kursi. Mereka memperjuangkan hak politik untuk memiliki perwakilan di setiap pimpinan komisi.
"Yang kami minta hak politik kami," pungkasnya.
(imk/erd)