"Pengambilan uang di PT Pos, 98 persen ambil di PT Pos, kita akan perluas ini," ujar Group Head Electronic Banking Bank Mandiri, Rahmat Broto Triaji di Kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).
Rahmat menjelaskan, untuk sementara penyaluran dana KKS dan KIP sebanyak 1 juta akan menggunakan PT Pos. Tapi tidak menutup kemungkinan cakupannya akan diperluas di 18 kabupaten dan bekerja sama dengan BUMN lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dekatkan Akses Perbankan ke Warga Miskin
Rahmat juga menjelaskan sistem KKS yang juga berfungsi sebagai nomor rekening dan nomor handphone itu juga bisa membuat warga tak mampu belajar menabung.
"Kita ingin mengedukasi mereka untuk menabung. Selama ini mereka takut ke bank, tak punya akses ke bank, itu nantinya untuk menabung dan tujuan produktif, itu hanya bisa digunakan menggunakan kode rahasia termasuk SIM card benar-benar harus dijaga," jelas dia.
Penyaluran dana KKS Rp 200 ribu per bulan per Kepala Keluarga, bisa diambil sekaligus, bisa pula disisakan. KKS ini mendekatkan warga tak terjangkau akses perbankan.
"Tidak ada bunga, tapi ini entry point sesorang masuk ke sistem perbankan, jadi kalau dia tidak membutuhkan maka tak usah ambil. Tapi hasil uji coba kemarin itu mereka ada keeping money, bisa disetor, pulsa tetap milik pulsa. Tapi ini memang nomornya nomor bagus, bisa jadi rekening. Tujuan akhir ini bukan hanya membiasakan diri orang menyimpan, juga untuk kredit kalau perilaku keuangannya bagus sekali," jelas Rahmat.
Dari hasil uji coba, masyarakat yang mendapatkan dana KKS itu 90 persen diambil tunai, 75 persen mengambil semua dananya sedangkan 25 persen disisakan.
"Jadi bisa kita bilang willingnes, potensi itu ada karena mereka merasa tak perlu ke bank lagi untuk menabung," tutur dia.
(nwk/mad)