"Saya sekarang Ketua Komisi IV, kalau komposisi berubah, saya serahkan, tidak berpikir jabatan saya. Anggota biasa, saya tidak pateken dengan jabatan," kata Edhy kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Selain peluang kocok ulang pimpinan, Edhy juga setuju dengan rencana pemekaran komisi di DPR dari 11 menjadi 14. Apalagi maksud dari pemekaran tersebut adalah untuk efektivitas kinerja antara DPR dengan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan 11 komisi yang saat ini ada, menurut Edhy, kerja DPR dengan pemerintah tidak optimal. Edhy mencontohkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara saat ini menjadi mitra kerja Komisi VI. Padahal di bawah kementerian ini ada 143 perusahaan dengan aset antara Rp 1.200 sampai Rp 2.300 triliun.
"Jadi, saya tidak berharap ini semacam barter atau apa, kami berharap pengawasan yang lebih efektif," kata Edhy.
(erd/nrl)