"Kita minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi-direksi dan komisaris BUMN agar BUMN kita nggak jadi sapi perah seperti praktik-praktik yang selama ini terjadi, peluang korupsi," kata Ray Rangkuti dari Koalisi Masyarakat Sipil di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2014).
Ray bersama sejumlah koleganya baru saja bertemu dengan pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja. Mereka ingin, agar KPK turun tangan dalam proses pemilihan direksi BUMN yang saat ini ada di bawah komando Menteri BUMN Rini Soemarno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ray, KPK memang tidak memberikan janji. Hal itu dapat dimaklumi karena KPK tidak bisa serta-merta untuk masuk ke Tupoksi pekerjaan orang. KPK hanya bisa menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang.
"KPK akan aktif mengadakan cek rekam jejak. dan kita mendorong presiden untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. dan upaya presiden mengajukan nama ke KPK merupakan hal yang positif," kata anggota koalisi yang lain, Romo Benny Susetyo.
(kha/ndr)