Bisakah Kementerian Keamanan Dibentuk? Ini Kata Tim Pakar dan Deputi Tim Transisi

Jakarta -

Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom mengusulkan arsitektur kabinet baru untuk Jokowi-JK dengan adanya Kementerian Keamanan Nasional di dalamnya. Pembahasan tentang bisa atau tidaknya kementerian ini dibentuk menjadi bagian seru dalam Diskusi Seleksi Menteri detikcom.

"Tadi ada usulan Menteri Keamanan Nasional, ada urusannya tapi tidak ada kementeriannya. Tapi tidak bisa di Oktober ini karena pembentukannya mesti ada persetujuan DPR dan pasti tidak bisa di awal pemerintahan," kata Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto dalam Diskusi Seleksi Menteri detikcom di Rumah Maroko, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Penjelasan Andi itu kemudian ditanggapi oleh Ketua Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom Chandra M Hamzah. Chandra menuturkan bahwa yang perlu disetujui oleh DPR adalah pembubaran Kementerian Keamanan Nasional dan bukan pembentukannya.

"Yang perlu disetujui pembubarannya. Pembentukannya tidak. Jadi bisa dilakukan sekarang. Fungsi keamanan diamanatkan di UU tapi tidak pernah dijalankan dan selama ini ditangani oleh Menko Polhukam," ungkap Chandra.

Najwa Shihab selaku moderator kemudian memberikan kesempatan kepada Andi untuk kembali memberikan tanggapan. Menurut Andi, Jokowi-JK memilih untuk berhati-hati.

"Kita hati-hati saja. Tapi kami kemudian memastikan kalau keamanan ditangani satu kementerian," ujar Andi.

(imk/gah)