Koalisi Merah Putih Yakin Presiden SBY akan Teken UU Pilkada

Jakarta - Presiden SBY menyatakan tak akan tanda tangani UU Pilkada yang berisi mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham yakin hal itu tak akan terjadi.

"Saya yakin Pak SBY sebagai orang yang mengerti hukum pasti akan hormati keputusan DPR," ujar Idrus di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Sabtu (27/9/2014).

Presiden SBY yang juga merupakan Ketum PD telah meminta partainya mendukung Pilkada langsung. Akan tetapi sikap Fraksi PD di DPR terkesan menguntungkan kubu KMP yang mendambakan Pilkada lewat DPRD.

"Ini bukan soal siapa yang diuntungkan. Tetapi keputusan mana yang diambil. Sebagai orang konstitusional pasti beliau akan tanda tangan," imbuh Idrus.

Sidang paripurna menentukan opsi dalam UU Pilkada berlangsung selama hampir 12 jam dengan alot dan diwarnai kericuhan. Sidang yang dimulai pada Kamis (25/9) pukul 15.00 WIB itu baru rampung pada Jumat (26/9) pukul 02.30 WIB.

Fraksi PD memilih untuk walk out pada saat kericuhan terjadi pukul 23.30 WIB. Sisa anggota yang 351 orang itu akhirnya sebanyak 226 memilih Pilkada lewat DPRD dan 135 masih setia dengan Pilkada langsung.

Presiden SBY yang berada di Amerika Serikat langsung menggelar jumpa pers menanggapi keputusan itu. Selain merasa berat hati untuk tandatangani, SBY juga memerintahkan agar dalang walk out segera diungkap.

(bpn/rmd)