Judicial Review UU Pilkada ke MK, Prabowo: Apanya yang Mau di-Review?

Jakarta - Sejumlah pihak berencana akan mengajukan judicial review terkait penetapan UU Pilkada yang disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketum Gerindra Prabowo Subianto malah mempertanyakan apa yang hendak di-review di lembaga konstitusi tersebut.

"Itu bisa di-review kalau ada Undang-undang yang bertentangan dengan UUD '45, wong kita ini mengamankan kok," ujar Prabowo kepada wartawan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

"Ini kita amankan karena perkembangan pemilihan langsung seolah demokrasi ternyata merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia secara moral dan mental rakyat kita. Korupsi meraja rela, jual beli skala dan memberi peluang kekuatan asing menyusup menjadi bandar politik," paparnya.

Mengenai sikap Fraksi Partai Demokrat (PD) yang memilih walk out dari sidang paripurna, Prabowo menanggapinya santai. Dia meyakini kalau ujung tombak partai tersebut sama-sama memperjuangkan UUD '45 dan nilai Pancasila.

"Sebetulnya saya yakin ujungnya mereka mempertahankan UUD 45 dan pancasila. Ironinya justru di tempat lain luar koalisi kita seolah mereka memperjuangkan agenda asing. Insya Allah bisa kita sadarkan," kata mantan Danjen Kopassus ini.

Apakah KMP siap rekonsiliasi dengan kubu Jokowi-JK?

"Kita tidak ada masalah bertemu dengan siapa saja. You dengar dulu penjelasan lengkap Pak Amien Rais," pungkasnya.

(aws/dnu)