Seperti di Era Soeharto, Kepala Daerah Kini Resmi Kembali Dipilih DPRD

Jakarta -

Setelah era reformasi bergulir, perubahan dalam sistem politik dirasakan rakyat. Salah satu contohnya pemilihan kepala daerah dan presiden yang langsung dipilih rakyat. Tapi setelah lebih dari 10 tahun berlalu, sistem politik kembali ke era seperti Soeharto. Kepala daerah kembali dipilih DPRD, mungkin selanjutnya presiden dipilih MPR?

"Ini seperti zaman Soeharto lagi. Dahulu kepala daerah dipilih DPRD, dan kini setelah sekian tahun era reformasi kembali lagi setelah UU Pilkada disahkan," kata pegiat antikorupsi Emerson Yuntho, Jumat (26/9/2014).

Menurut Emerson, alasan yang diungkap bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD kini dan era Soeharto dahulu berbeda amat tak beralasan. Di era Soeharto sepenuhnya atas persetujuan Mendagri, sedang saat ini kewenangan Mendagri mungkin beralih ke tangan ketua-ketua partai.

"Tetap saja rakyat tak terlibat langsung, padahal memilih kepala daerah adalah pesta rakyat. Lihat saja pemilihan kepala desa yang sudah puluhan tahun, itu jadi contoh bagus," jelas dia.

Sayangnya nasi sudah jadi bubur. Fraksi Partai Demokrat yang menjadi kunci memilih walkout. Angin berubah, koalisi merah putih yang dimotori Gerindra, PKS, dan Golkar menjadi pemenang dengan mendukung Pilkada lewat DPRD. PDIP Cs yang mendukung Pilkada langsung hanya bisa gigit jari.

"Harapan terakhir lewat MK, semoga rakyat mendapat keadilan di sana," tutup dia.

(ndr/mad)