Ini Manfaat Jika Jokowi Membentuk Kementerian Kependudukan

Seleksi Menteri detikcom

Ini Manfaat Jika Jokowi Membentuk Kementerian Kependudukan

- detikNews
Selasa, 23 Sep 2014 15:08 WIB
Jakarta -

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo berencana membentuk Kementerian Kependudukan. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto pekan lalu mengatakan, salah satu tujuan pembentukan kementerian itu adalah untuk efisiensi pemerintahan.

Cara kerja kementerian ini akan sangat detail. Pada tahap awal, kementerian ini akan melakukan pemetaan data kependudukan. Kemudian dilakukan beberapa national review yang berbasis pada satu data base bersama. Misalnya review angka dan kantung-kantung penduduk miskin dengan menggunakan basis daya yang sama.

Selama ini menurut Andi, indikator terkait angka kemiskinan yang dipakai oleh kementerian sering berbeda. Seperti data penduduk miskin untuk program satu dengan program lainnya sering berbeda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



Senada dengan Tim Transisi, Tim Pakar dan Kelompok Kerja Seleksi Menteri detikcom juga mengusulkan pembentukan Kementerian Kependudukan. Minimal menurut Ketua Tim Pakar Seleksi Menteri, Chandra Martha Hamzah Jokowi-JK membentuk Badan Kependudukan.

Badan Kependudukan bisa dibentuk dengan memisahkan bagian kependudukan dari BKKBN, dan Ditjen Adminduk di Kementerian Dalam Negeri.

"Tugas badan ini melakukan administrasi kependudukan manusia Indonesia dari lahir sampai meninggal, data penduduk miskin, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan penduduk, sebaran penduduk," kata Chandra saat rapat tahap akhir Seleksi Menteri detikcom, pekan lalu.

Menurut dia, Badan Kependudukan juga membuat analisa dan memberikan saran kepada Presiden dalam mengambil kebijakan. "Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk bantuan BLT tepat sasaran," kata Chandra yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Badan Kependudukan juga memiliki kewenangan serta kewajiban mendata, menyimpan, memelihara dan menjaga kerahasiaan data dari program e-KTP. "Bila dibentuk Kementerian Kependudukan akan lebih baik," kata Chandra.

Program Seleksi Menteri detikcom telah memasuki babak akhir. Sebanyak 72 nama lolos, dan dinilai layak menjadi calon menteri di kabinet Jokowi-JK. Pembaca bisa memilih calon menteri yang paling bagus dan pantas untuk duduk di kementerian tertentu dengan mengikuti polling di sini.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, detikcom akan menggelar diskusi Program Seleksi Menteri di Rumah Maroko, jalan Tasik Malaya, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (30/9/2014). Anda bisa mengikuti diskusi Seleksi Menteri dengan cara mendaftar di sini.

(erd/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads