Fraksi PD Siapkan Sanksi Bagi Anggota DPR yang Bolos Paripurna RUU Pilkada

Jakarta - RUU Pilkada akan diputuskan dalam rapat paripurna 25 September mendatang. Untuk mengantisipasi terjadinya voting, Fraksi Partai Demokrat (PD) melarang anggotanya bolos rapat tersebut.

PD mendukung Pilkada langsung dengan 10 poin perbaikan yang harus diakomodasi di RUU Pilkada. Diharapkan semua kader bulat mendukung keputusan partai saat pengambilan keputusan lewat sidang paripurna DPR tanggal 2‎5 September nanti.

"‎Kami sudah menganjurkan memberikan pengumuman supaya nanti hadir pada rapat paripurna. Kita mengimbau mereka untuk punya sense of belonging," ‎kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Partai Demokrat belum jelas betul mau masuk ke kubu mana, apakah masuk ke kubu pilkada langsung, pilkada tak langsung, atau membuat opsi ketiga yakni Pilkada langsung dengan 10 poin sepert‎i yang diucapkan Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan.

Namun apabila keputusan sudah ditetapkan, maka semua harus mematuhi. Jika tidak patuh, maka ada sanski bagi kader yang membangkang.

"Saya kira ada sanksi juga. Kita harapkan mereka akan mengikuti keputusan. ‎Namun kita belum bicarakan sanksinya," ujar Max.

(dnu/trq)