Dalam pemaparannya di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) malam, Jokowi ditemani JK membeberkan menteri-menteri dalam kabinetnya.
Di lain hari di rumahnya, Jl Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, JK juga membocorkan menteri-menteri yang akan mengisi kabinet. Namun JK enggan membeberkan nama-nama menteri tersebut. Baik Jokowi dan JK masih mengunci rapat nama-nama menteri tersebut. Keduanya beralasan nama-nama menteri itu akan digelontorkan usai pelantikan keduanya pada 20 Oktober mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. 34 Kementerian, Sama dengan Kabinet SBY
|
"Jumlahnya ada 34 kementerian," kata Jokowi di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Dalam jumpa pers itu hadir Wapres terpilih Jusuf Kalla serta seluruh staf transisi antara lain Rini Soemarno, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal.
"Sesuai janji yang kita sampaikan pada sore hari ini akan diumumkan, saya sampaikan mengenai jumlah kementerian. Sesuai dengan sistem presidesial yang kita anut. Presiden single chief executive dibantu menteri-menteri negara. Untuk sebuah terciptanya pemerintahan yang bekerja," jelas dia.
Namun, jumlah kementerian di kabinet Jokowi dikritik sejumlah pihak. Jokowi dianggap tidak menepati janjinya saat kampanye Pilpres lalu untuk membentuk kabinet ramping.
Menanggapi itu, Jokowi menyatakan jumlah menteri di kabinetnya masih bisa berubah jika dalam perjalanan pemerintahannya nanti ada kementerian yang dirasa kurang efektif.
"34 Kementerian itu bukan angka mati. Dalam proses berjalan nanti, kalau ada kementerian yang memang tidak mendukung efisiensi bisa saja ditiadakan," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Jokowi mengatakan mempertahankan jumlah kementerian dilakukannya untuk mengantisipasi terhambatnya pemerintahan dengan mencoba sistem baru. Dia ingin pemerintahan berjalan terlebih dulu, lalu dievaluasi
kementerian mana yang tak efektif.
"Dengan kemarin debatnya kementerian 27, nanti kita nggak kerja hanya ngurusi orang pindah tempat kerja. Demo karena ada kementerian yang hilang," ujarnya.
Jokowi mengajak menengok masa pemerintahan Gus Dur. Menurutnya, waktu itu adaptasi penghilangan kementerian malah mengakibatkan pemerintahan kesulitan memulai kerja.
"Sudah kejadian waktu pemerintahan Gus Dur. Ada 2 kementerian yang dihilangkan dan 2 tahun nggak rampung. Bukan sesuatu yang mudah," tuturnya.
2. 7 Kementerian Murni Profesional
|
"Murni profesional cuma 7 mutlak. 27 Sisanya bisa dari parpol," ujar JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014).
Menurut JK, kementerian tersebut harus bebas dari parpol. Alasannya sangat rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Iya murni tak boleh dari parpol. Alasannya ini sangat rawan supaya tak ada gerbong masuk di situ," katanya.
3. 16 Menteri dari Parpol
|
Publik pun bereaksi dengan hal ini. Janji Jokowi saat Pilpres tentang koalisi parpol tanpa syarat dipertanyakan.
Menanggapi ini, JK pun pasang badan. Menurut JK, realitas politik tidak memungkinkan tidak memasang menteri dari kalangan parpol. JK juga menambahkan, kader-kader dalam koalisi parpol banyak yang pintar-pintar.
"Ini syarat koalisi, ada di pemerintah dan DPR, enggak bisa semua murni profesional, parpol harus dapat tempat. Itu realitas politik kita," kata JK.
4. Wamen Cuma Ada di Kemlu
|
"Menko ada 3. Wamen sementara itu penilaian kita yang mungkin diperlukan adalah di Kemenlu," kata Jokowi di Kantor Transisi Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2014).
5. Nama Kabinet Diumumkan Pekan Depan
|
"Minggu depan saya beri nama. Mbok sabar minggu depan," ujar Jokowi usai menghadiri diskusi di kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014).
Wartawan pun coba menebak nama kabinetnya. Menyebut sekian varian nama kabinet seperti Indonesia Hebat seperti tagline PDIP saat kampanye atau Indonesia WOW yang kemarin digaungkan Slank pasca terpilihnya Jokowi sebagai presiden.
Menanggapi itu, Jokowi hanya tersenyum. Ia tak memberi respons apapun atas tebakan nama kabinet dari wartawan. Ia memilih masuk ke mobilnya dan kembali ke kediaman.
6. 3 Kementerian Baru, 5 Kementerian Gabungan
|
Kementerian itu yakni kedaulatan pangan, pendidikan tinggi dan riset, pendidikan dasar, kementerian infrastruktur, dan kementerian maritim.
Halaman 2 dari 7