Pemberian jatah 16 kursi menteri untuk kader parpol menuai pro kontra. Orang partai ini dinilai berpotensi menjadi mesin ATM untuk partainya. Apa kata Jokowi?
"Ya kalau jadi ATM tinggal tangkap saja,"β kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (16/9/2014).
Ia menyatakan para menteri bisa menjadi ATM partai jika Manajemen pengawasannya lemah. Namun kalau diawasi dengan ketat, tidak akan kejadian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia tak bisa memberi jaminan para menterinya nanti tak korupsi. Tapi Jokowi berjanji akan menerapkan proses seleksi yang ketat dengan menggandeng sejumlah instansi seperti KPK dan BPK.
"βSiapa yang bisa jamin orang sekarang baik, besok tidak baik. Bisa?" ucapnya.
Indonesia Corruption Watch sendiri menyoroti keberadaan 16 menteri dari parpol itu kemungkinan bagian dari transaksi politik Jokowi dengan partai pengusungnya. Meski mencurigai hal itu terjadi, ICW berharap itu tak benar karena jika benar maka Jokowilah yang merugi.
"Kami sih berharap banyaknya pengurus Parpol yang mnjadi menteri bukan buah dari transaksi politik atau pmberian hadiah kepada partai pengusung. Sebab kalau didasarkan pada transaksi atau hadiah, Jokowi akan ribet sendiri karena tidak akan bisa mengontrol menteri-menterinya," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Selasa (16/9/2014).
(bil/trq)