16 Menteri dari Parpol, Jokowi Dinilai Tak Bisa Hindari Realitas Politik

Jakarta - Sebanyak 16 profesional partai politik masuk dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu menunjukkan presiden terpilih Jokowi tak bisa menepati janjinya untuk membentuk kabinet ramping karena 'desakan' realitas politik. Persis seperti alasan yang diutarakan oleh Wapres terpilih Jusuf Kalla.

"Saya mengimbau masyarakat jangan memaksa Jokowi memenuhi janji kampanyenya, sebab itu akan berat bagi Jokowi karena berbagai kenyataan lapangan yang memaksa dia harus mengikuti hal tersebut," ujar Direktur PolComm Institute Heri Budianto dalam pesan singkatnya, Selasa (16/9/2014).

Menurut Heri, Jokowi tidak mampu memenuhi keinginan dan janji politiknya untuk membuat kabinet ramping. Jokowi juga tidak mampu meninggalkan parpol pengusung koalisi. Jokowi selalu mengatakan koalisi tanpa syarat. Namun realitas politik dengan mengakomodir 16 menteri asal parpol itu jelas bahwa tidak ada 'makan gratis'.

"Mana ada parpol yang mau mengusung capres tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pada akhirnya Jokowi berhadapan dengan realitas politik hari ini yang sulit untuk diajak kompromi," imbuhnya.

Karena itu, menurut dosen komunikasi politik Universitas Mercubuana ini, publik tidak perlu memaksa Jokowi memenuhi janji kampenyenya baik soal komposisi kabinet maupun soal lain.

"Ini bukan soal tidak bisa memenuhi janji politiknya, namun kenyataannya bahwa Jokowi tidak bisa menghindari realitas politik hari ini," pungkasnya.

Jokowi mengumumkan jumlah kementeriannya ditemani oleh wapres terpilih Jusuf Kalla dan Tim Kantor Transisi, Senin (15/9) sore. Jumlah kementerian Jokowi-JK sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Jokowi untuk mempertahankan 34 kementerian. 18 Kementerian lainnya diisi oleh kalangan profesional. Jokowi juga masih mempertahankan 3 menko.




(rmd/fjp)