Kemenkum HAM Minta PPP Emron Pangkapi Lampirkan Akta Notaris

Jakarta - PPP mendatangi Kemenkum HAM hari ini untuk mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan partainya. Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Hakristuti Hakrisnowo, menerima kedatangan Ketum PPP Emron Pangkapi dan sempat melakukan pertemuan tertutup.

"Kami kedatangan tamu dari PPP untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan kepengurusan," tutur Hakristuti saat jumpa pers di Ruang Tamu VVIP Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014).

Dia menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan perubahan susunan partai berlambang Kakbah tersebut. Namun Hakristuti meminta agar PPP dapat melengkapinya lagi secara resmi dengan melampirkan Akta Notaris.

"Kami mengacu pada undang-undang nomor 2 tahun 2012 pasal 3 dan 5. Di mana, perubahan itu harus ke notaris dulu baru ke kami untuk dapat diubah kepengurusannya," jelasnya.

Berapa lamanya proses perubahan tersebut, lanjut Hakristuti, tergantung dari mekanisme pengurusannya di notaris. Bila sudah dilengkapi dengan Akta Notaris, pihaknya berjanji akan segera mempelajari dan memproses dengan cepat.

"Kami menunggu dari notaris. Di sini kami mencoba untuk melakukan sesingkat mungkin prosesnya untuk dipelajari," kata perempuan yang kerap disapa Tuti ini.

Bagaimana jika kubu PPP Suryadharma Ali (SDA) juga mengajukan perubahan struktur PPP versinya ke Kemenkum HAM?

"Tentu saja kami harus mempelajari juga. Kami mengacu pada peraturan perundangan. Acuan utama AD ART PPP sendiri. Apabila ada kontestasi 2 kelompok kami akan periksa aturan-aturan dalam rumah tangga dasar PPP mana yang sudah sesuai dengan AD ART," pungkasnya.

(aws/trq)