Ini Motivasi Rizal Djalil Melamar Lagi Jadi Calon Pimpinan BPK

Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil punya motivasi untuk ikut melamar lagi sebagai calon pimpinan BPK periode mendatang. Menurut dia, masih banyak tugas yang belum diselesaikan BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara.

Rizal menyebut persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu prioritasnya agar BPK bisa memberikan masukan kontribusi.

“Yah, tentu saja masih banyak tugas yang harus kami selesaikan. Pertama, isu besar kami ya bukan hanya persoalan pemerintah tapi persoalan kita sebagai bangsa. Persoalan subdisi BBM. BPK harus bisa memberikan kontribusi yang pas tentang itu. Sehingga pemerintah bisa mengambil putusan yang pas juga. Gitu ya,” ujar Rizal usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Dia mengatakan kalau Turki bisa dijadikan contoh bagus dalam persoalan subsidi BBM. Menurut dia, Turki yang tidak punya sumber daya minyak namun bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya. Padahal, pemerintah Turki juga tidak memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya.

“Saya baru pulang dari Turki melihat sebuah negara yang tidak punya minyak tapi juga tidak ada subsidi. Zero subsidinya, tapi rakyatnya menerima apa adanya. Tidak ada demo, aman. Bagaimana orang mengelola negara seperti itu nah itu yang perlu kita tiru,” katanya.

Lanjutnya, ada alasan dirinya fokus terhadap agenda terkait persoalan subsidi baik energi maupun non energi. Misalkan, dia memberikan contoh jika subsidi pupuk dikatakan tepat sasaran. Menurut dia, BPK yang memiliki peran pengawasan harus bisa memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi-JK nanti.

"Seperti yang saya katakan tadi boleh dibilang sebagian besar subsidi pupuk itu tepat sasaran. Yah, bagaimana ke depan. Nah, BPK harus membuat potret itu sebenarnya seperti apa. Sehingga pemerintah Pak Jokowi nanti bisa mengambil putusan pas juga," sebutnya.

Kemudian, dia juga mengingatkan saat ini pemberian subsidi baik yang BBM atau non BBM belum tepat sasaran. Maka, menurutnya diperlukan pemerintah untuk membuat regulasi agar pemberian subsidi di sektor tersebut bisa tepat sasaran.

"Ya, putusannya jangan maju mundur, terkait energi, seperti pupuk misalnya. Kita tahu semua pada saat musim panen baik di Jawa atau luar Jawa kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Untuk itu kita mendukung supaya mengambil putusan yang pas. Nah, BPK berperan memberikan masukan rekomendasi yang pas juga," ujarnya.

Lantas, apakah dirinya optimis terpilih lagi menjadi pimpinan BPK periode 2014 - 2019? Dia mengatakan kalau hal tersebut merupakan hak Komisi XI untuk menentukan.

"Wah, kalau itu saya serahkan kepada Komisi XI," sebutnya.

(hat/rmd)