Ketua KPU Jakut Tepis Tudingan Saksi Prabowo di MK Soal Pembakaran Surat Suara

Jakarta - Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Muin membantah tudingan salah satu saksi kubu Prabowo-Hatta tentang adanya usaha pembakaran surat suara di Cilincing, Jakarta Utara. Menurutnya, keterangan dari saksi kubu Prabowo-Hatta saat di sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK, Kamis (14/8) disebutnya sebagai fitnah.

"Bahwa itu tidak benar tentang adanya 265 kotak suara yang coba untuk dibakar. Karena mekanisme seluruh komponen paslon 1 dan paslon 2, serta panwascam dan kepolisian itu menyaksikan prosesnya, jadi terkait pembakaran itu tidak benar," ujar Abdul Muin kepada detikcom, Senin (18/8/2014)

Muin menyampaikan bahwa saksi Prabowo-Hatta di sidang MK membeberkan kebohongan yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi pada Rabu (23/8/2014), di kantor Kecamatan Cilincing kejadiannya tidak seperti apa yang dituduhkan saksi Prabowo-Hatta. Saat itu petugas PPK sekitra pukul 02.00 WIB hanya ingin menutup kantor Kecamatan bukan akan membakar surat suara.

"Itu Sugiyono (saksi Prabowo-Hatta) mengaku saat datang di kantor Kecamatan, petugas PPK ingin membakar surat suara. Jadi yang kemarin di sebut di MK tidak benar, sebenarnya prosedur sudah dilakukan dengan baik dan waktu itu kita hanya ingin menutup gudang PPK," jelasnya.

Serta Muin menilai seluruh berita acara di Kecamatan Cilincing juga telah terselesaikan dan tidak ada masalah. Dan ditandatangani langsung saksi pasangan Prabowo-Hatta dan saksi pasangan Jokowi-JK.

"Pembukaan kotak disaksikan langsung paslon 1 dan paslon 2 dan sudah ditandatangani, jadi berita acara juga ada, serta ada kronologis juga," sambungnya.

"265 kotak surat suara di Cilincing itu sudah selesai prosesnya, kemudian malamnya dateng Sugiyono mengaku dari tim merah putih saat gudang PPK mau ditutup. Tapi dia berbicara seolah-olah surat suara ingin dibakar," sambungnya.

Selain itu Muin menjelaskan, semua TPS-TPS yang disebutkan bermasalah di Kecamatan Cilincing sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Jadi tidak ada lagi yang dianggap bermasalah," ucapnya.

(tfn/ndr)