Bagaimana Melihat Kabinet Jokowi-JK Berkomitmen Antikorupsi? Mungkin ini Caranya

Jakarta - Nama-nama menteri yang duduk di kabinet Jokowi-JK memang belum ada. Tim transisi dan Jokowi-JK masih menyiapkan arsitektur kabinet. Tapi sah-sah saja tentunya menilik calon yang cocok dan layak untuk duduk di kabinet.

Salah satu syarat yang paling terpenting yakni bebas dari korupsi dan memiliki rekam jejak yang baik. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) meminta agar menteri-menteri di kabinet Jokowi berani melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK setiap 6 bulan sekali.

Usulan itu sudah direspons baik Jokowi. KPK juga siap menerima pelaporan. Budaya transparan urusan harta kekayaan pejabat negara amat sangat penting.

"Idealnya, setiap ada pembelian aset atau adanya peningkatan kekayaan di luar profil penghasilannya maka itu harus segera dilaporkan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (12/82014).

Apa yang disampaikan Bambang itu guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Para menteri juga terjaga dari segala godaan dengan rutin melaporkan harta. Urusan ini memang sederhana, tapi tentunya butuh keberanian, tekad kuat, dan kemauan guna melakukannya.

"Semua usulan itu harus dikaji secara mendalam agar kemanfaatannya menjadi sangat optimal," tambah Bambang menutup komentarnya soal transparansi harta kekayaan pejabat negara itu.

(ndr/ahy)