"Kemarin menetapkan lima angkutan massal di Indonesia salah satunya Surabaya, Medan, Bandung, Jakarta dan Makasar. Sudah ditetapkan dalam APBN keputusanya," kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang Sawunggaling Pemkot Surabaya, Kamis (1/5/2014).
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian dan Dirut PT KAI. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pengelolaan sepenuhnya akan dikelola oleh PT KAI.
Meski akan dikelola sepenuhnya PT KAI, Risma mengaku senang. "Kalau pengelolaannya saya sudah ketemu dengan Pak Jonan Direktur PT KAI bahkan Pak Jonan menawarkan aset asetnya, jadi operasionalnya setelah ditender oleh Dirjen Perkeretaapian operasionalnya akan dikelola PT KAI, bagi saya yang penting solusinya," ungkapnya.
Selain menghasilkan kesepakatan pengelolaan MRT, Risma juga membicarakan harga tiket yang akan dipastikan akan disubsidi oleh pemkot. Menurutnya, subsidi tersebut akan diambilkan dari hasil tiket parkir di gedung Park and Ride yang didalamnya terdapat pusat belanja serta sentra PKL.
"Pak Jonan (Direktur PT KAI) sampaikan misalkan tiketnya Rp 5 ribu dia ngomong kita minta masyarakat Rp 3 ribu saja yang Rp 2 ribu subsidi gitu. Rp 2 ribu bisa kita ambil dari lokasi Park n ride seperti advertising, pusat belanja kayak gitu kemudian ada sentra PKL diambl dari situ subsidinya.
Pemilik gelar S1 arsitektur ini juga mengatakan bahwa nilai Rp 2 triliun untuk transportasi Trem dinilai PT KAI masih terlalu mahal. "Pak Jonan dengan tim pemkot katanya itu masih mahal untuk investasi trem Rp 2 triliun mahal. Katanya masih bisa ditekan. Karena tidak pakai kabel, jadi saat di depo ngecahrge kemudian jalan berhenti di depo ngecharge lagi," ungkapnya.
Risma juga memastikan bahwa MRT baik monorel dan trem yang akan dibiayai APBN akan terkoneksi dengan Bandara Juanda.
Selain itu, wlikota kelahiran Kediri, Jawa Timur ini juga mengaku sudah bertemu dengan Menteri Keuangan yang memerintahkan agar Pemkot tetap ikut mengawal megaproyek senilai Rp 8,8 triliun tersebut.
"Kalau itu bisa terjadi bukan hanya lingkungan yang kita dapat tapi penghematan subsidi BBM yang sebesar besarnya sekali kalau kita ngatur," pungkas Risma.
(ze/bdh)