.webp)
Ia juga meminta kepada semua pihak, baik para pedagang maupun investor agar tidak mempermasalahkan molornya pembangunan ke jalur hukum. Karena langkag itu akan memperlambat upaya pemkot dalam penanganan masalah Pasar Turi.
Menurut Risma, 'lebaran' bagi pedagang Pasar Turi adalah saat puasa ramadan. Makanya ia berharap puasa tahun ini para pedagang sudah bisa berjualan di dalam gedung Pasar Turi.
"Pedagang ini gimana kan tidak bisa satu orang protes kemudian sekian orang rugi. Itu lho sudah sekian tahun mereka menderita, padahal lebarannya itu ya puasa ini, kalau tidak paksa lebaran masuk, mereka tidak dapat apa-apa dan setahun ini lolos lagi sayang, kasihan mereka. Nanti belum ada persaingan bisnis antar lokasi pasar itu juga dilihat, kasihan pedagang," kata Risma, Selasa (21/4/2014).
Peraih penghargaan walikota terbaik dunia bulan Februari 2014 ini juga memastikan infrastruktur penunjang ketika pedagang masuk ke dalam pasar. Termasuk keamanan barang dagangan pedagang. "Infrastruktur itu bisa segera ditangani. Yakin aku bisa. Keamanan barang, lealah wong yang kemarin itu luweh elek kok yo aman kok," ujar Risma.
Untuk memuluskan rencananya, Risma meggandeng BPKB dan ITS melakukan audit Pasar Turi baik kualitas bangunan, keuangan investor serta kondisi keuangan. Hasilnya sudah didapatkannya. Namun ia belum mengetahui hasilnya karena yang memipin rapat hasil audit Sekkota.
"Tadi sudah kita rapatkan dengan pengembang sudah kita analisa dan aku minta BPKP lakukan audit tentang kontrak dengan kondisi lapangan termasuk keuangan. Kedua ITS mengaudit kualitas bangunannya. Ini sudah kita bicarakan hasil audit BPKP dan ITS hari ini tadi sudah selesai dengan investor tinggal besok kita sampaikan ke pedagang dan saya berharap puasa itu mereka bisa berjualan disitu. Nanti kita lihat hasil audit dari BPKP, aku juga belum tahu karena baru pagi tadi terus aku kesini," jelas Risma.
Molornya pembangunan Pasar Turi, Risma mengaku pihaknya juga bersalah karena saat itu Pemkot terlambat dalam hal pelepasan lahan sehingga molor setahun pembangunannya.
Selain itu, molornya pelepasan lahan juga disebabkan adanya dua peraturan yang mengatur masalah barang daerah. "Kalau molor jujur pemkot juga salah karena waktu penyerahan asetnya saat itu kita hanya mau aturan saja, ada yang ngomong bahwa kita gunakan PP nomor 6 Tahun 2006 itu tidak perlu karena BOT dan sebagainya tidak perlu bayar sewa. Tapi kemudian ada aturan lain untuk pengaturan barang daerah itu harus bayar, akhirnya aturan itu yang bikin kita nyatukan aturan itu yang lama sehingga terlambat penyerahan lahan dampaknya pembangunannya molor," ungkap dia.
(ze/bdh)
