.webp)
Wali Kota Surabaya Tri Rismharini mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta untuk membahas lahan yang akan digunakan untuk proyek Frontage Road sisi barat.
Pertemuannya dengan Kepala BPN Pusat dilakukan karena ada miss komunikasi antara BPN Pusat dan BPN Surabaya. Menurutnya, BPN Surabaya menjadi ganjalan pemkot untuk meneruskan proyek tersebut karena adanya sertifikat eigendom verponding (surat tanah zaman Belanda) yang dimiliki pemilik lahan.
"Kemarin juga ke BPN Pusat, beliau katakan benar kalau surat kami sudah masuk dan memperbolehkan untuk pembayaran tanah yang bersertifikat eigendom," katanya pada detikcom di sela-sela kegiatan bersepada sekaligus blusukan, Jumat (11/4/2014).
Risma menambahkan, pihak BPN Pusat juga segera memanggil Kepala BPN Surabaya yang selama ini tidak memperbolehkan Pemkot untuk meneruskan pembebasan lahan untuk forntage road sisi barat.
"Senin besok surat balasan resminya dari BPN Pusat akan turun. Selama ini belum dijawab karena ada pergantian struktural di BPN, makanya lama," ungkap dia.
Perlu diketahui, pembangunan frontage road selama ini terganjal karena beberapa persil memiliki surat eigendom yang membuat BPN Surabaya beralasan tidak bisa membebaskan.
Alumus ITS ini juga mengungkapkan, mengenai frontage sisi timur tepatnya di depan kampus UIN Sunan Ampel sudah selesai, dan siap akan dikerjakan. Bahkan, walikota yang diusung PDIP ini mengaku sudah mengajukan anggaran untuk pembangunan jalan di depan kampus UIN Sunan Ampel.
"Depan IAIN clear sudah. Dari Kemendag sudah kirim ke Kemenkeu yang akan disampaikan ke presiden. Bahkan anggaran sudah kita alokasikan," imbuh dia.
Bahkan rencana pembangunan frontage road sisi barat hingga Terminal Joyoboyo, Risma mengaku butuh ruang yang lebar di kawasan depan RSI, karena akan dibangun jembatan layang.
"Aku butuh space lebar karena satu akan naik ke Joyoboyo, satu turun ke arah Gunungsari. Selain itu ada rencana buat tanel Frontage road barat dan timur supaya tidak ada lintasan sebidang. Karena PT KA ada rencana kereta eleveted yang ke Juanda jadi kita harus koordinasi dengan PT KA untuk buat tanel," pungkas Risma.
(bdh/bdh)
