Kamis, 10/04/2014 07:11 WIB

Polri: Secara Umum Pemilu Kemarin Berjalan Aman

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Meski beberapa hari sebelum berlangsungya Pemilu Legislatif (Pileg) sempat terjadi aksi kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia, tampaknya hal tersebut tidak menganggu jalannya Pemilu di sleuruh Indonesia. Polri klaim hajat demokrasi terbesar di tanah air kemarin berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Secara umum situasi Kamtibmas selama berlangsungnya pemungutan suara dan perhitungan suara sampai dengan tadi malam berjalan aman, tertib, dan lancar. Tidak ada kejadian menonjol yang mengganggu jalannya tahanpan tersebut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (10/4/2014).

Ronny memaparkan, dari laporan yang diterima dirinya dari masing-masing Polda, terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan Pemilu. Seperti rusaknya logistik Pemilu dan belum diganti di Aceh, serta kurangya logistik Pemilu seperti yang terjadi di Papua.

"Di Papua ada 5 kabupaten dan 9 distrik yang belum melaksanakan pemungutan suara karena kurangnya logistik, seperti di Yapen sudah ada perbantuan dari TNI AL untuk pengiriman logistik," papar Ronny.

Meski tergolong aman, Polri tetap bertahan dengan pola pengamanan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah. "Kecuali, misalnya, mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden ada perkembangan situasi kerawanan kita lebih perketat pengamanan," jelasnya.

"Polri tidak akan mengendorkan pasukan, karena anggaran sudah disusun dan harus segera dilaksanakan," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/tfn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%