.webp)
Pemilu di Hongkong diselenggarakan di Victoria Park hari Minggu (30/3). Victoria Park adalah area publik yang selama ini menjadi tempat kumpul buruh migran Indonesia, dan juga pertama kalinya pemilu di luar negeri jemput pemilih.
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong menyediakan 13 TPS di Victoria Park dibuka pukul 09.00 waktu Hongkong, namun buruh migran sudah mulai mengantri di pintu masuk TPS sejak pukul 08.30.
"Pada Pemilu Legislatif 2014, DPT Hongkong mencapai 117.065 pemilih. Dari DPT tersebut 14.800 pemilih telah memberikan konfirmasi akan memilih dengan pos, sementara sisanya 102.265 akan memilih secara langsung melalui TPS di Victoria Park," kata Anis Hidayah dalam siaran pers, Senin (31/3/2014).
Menurutnya, antusiasme buruh migran yang akan menggunakan hak politiknya pada early voting ini nampak pada antrean yang mengular sejak pagi, tidak hanya bagi yang telah terdaftar tetapi juga bagi yang belum terdaftar.
"Antusiasisme buruh migran ini juga dilandasi masih terpuruknya nasib buruh migran dan keinginan lahirnya pemerintahan baru yang lebih peduli pada nasib mereka. Selama ini mereka menilai anggota legislatif yang terpilih dari suara buruh migran hampir seluruhnya tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dan tidak aspiratif pada kebutuhan buruh migran," paparnya.
Meski demikian, di tengah euforia dan antusiasisme pemilih di Hongkong, Migrant Care masih menemukan berbagai masalah terkait persiapan Pemilu. Yaitu masih banyak buruh migran Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih, padahal sudah 5-10 tahun di Hongkong.
"Kedua, banyak yang telah terdaftar tetapi masih ada ketidaksesuaian data dengan DPT yang ada di meja registrasi PPLN di Hongkong. Dan ketiga, masih banyak yang terdaftar secara ganda," ucapnya.
Migrant Care menerima laporan dari para buruh migran Indonesia yang sebenarnya sangat antusias mengikuti pemilu namun tak bisa menjalankan hak politiknya karena namanya tidak terdaftar di DPT. Beberapa di antaranya bahkan tidak mendapatkan hak pilihnya sejak Pemilu 2004, 2009 dan Pemilu kali ini.
"Migrant Care mendesak PPLN Hongkong, KPU dan Bawaslu melakukan perbaikan dan validasi terhadap DPT Hongkong untuk Pilpres bulan Juli mendatang," ujarnya.
"Kedua, memperkuat sosialisasi seputar kepemiluan secara aktif di lokasi-lokasi yang area kumpul buruh migran dan memaksimalkan sosial media, seperti Webiste dan Facebook KJRI Hongkong untuk mensosialisasikan Pilpres yang akan berlangsung pada bulan Juli 2014," imbuh Anis.
(bal/rvk)
