.webp)
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, mengatakan pihaknya melakukan pengawalan dalam penyusunan daftar pemilih oleh KPU sejak November 2013-Maret 2014, mulai DPS sampai DPT. Hingga akhirnya KPU menetapkan jumlahnya 2.025.005 pemilih.
"Menurut Migrant Care, jumlah ini belum mencerminkan keseluruhan jumlah buruh migran di luar negeri yang diperkirakan mencapai 6,5 juta," kata Anis Hidayah dalam jumpa pers di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, (28/3/2014).
Menurutnya, banyaknya pemilih yang belum masuk ke dalam daftar pemilih tetap luar negeri itu diperparah dengan kondisi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di luar negeri.
Catatan pada pemilu 2009, daftar pemilih tetap luar negeri pada Pileg 2009 sebanyak 1.475.847 pemilih, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 324.689 atau 22%.
Misal di Hongkong, pemilih pada Pileg 2009 ada 98.316 namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 24.726 (23,79%). Di Singapura 109.388 pemilih, yang menggunakan hak pilih hanya 26.426 orang.
"Oleh karena itu Migrant Care terus mendorong agar mereka yang belum terdaftar bisa menggunakan hak politiknya melalui mekanisme DPTLN khusus," ujarnya.
"Kita mengkalkulasi partisipasi pemilih akan meningkat 10-15% karena hari libur sangat menentukan," imbuh Anis.
Lebih jauh Anis mengatakan, permasalahan persiapan pemilu di luar negeri tak menjadi perhatian serius instansi pemerintah yang bertanggung jawab pada buruh migran seperti Kemenakertrans dan BNP2TKI.
"Selama ini hanya pokja PPLN di Kemenlu RI yang aktif melakukan berbagai persiapan pemilu di luar negeri," lanjutnya.
Untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, akuntable dan transparan, Migrant Care akan melakukan pemantauan langsung di luar negeri seperti di Hongkong, Singapura, Malaysia termasuk penampungan (TKI) di Jakarta.
"Pemantauan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan pejabat RI, penyelenggara pemilu luar negeri (PPLN) melaksanakan tugas secara profesional, imparsiap sesuai petunjuk yang ada," ucap Anis.
(iqb/trq)
