Abraham: Rawan Penyimpangan, Idealnya Dana Bansos Tidak Digunakan Dulu

Jakarta - KPK menilai dana bansos rawan penyimpangan dalam pelaksanaan pembagiannya. Lembaga antikorupsi ini meminta agar dana bansos tidak digunakan dulu oleh pemerintah.

"Posisi KPK mengimbau agar bansos ini seideal mungkin tidak digunakan, karena kita khawatir terjadi penyimpangan," ujar Ketua KPK Abraham Samad usai penekenan MoU di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2014).

Abraham mengatakan, dana bansos yang tahun ini besarannya mencapai Rp 91 triliun, sebaiknya tidak digunakan terlebih dahulu sampai kajian yang dilakukan Litbang KPK selesai dilakukan.

"Litbang kita masih mengkaji lebih jauh soal kemanfaatannya. Nanti kita akan memberikan rekomendasi," ujar Abraham.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam kesempatan sebelumnya meminta agar pemerintah tidak mencairkan dana bansos dulu, sampai Pemilu atau Pemilukada berakhir. Naiknya anggaran bansos menjelang 'pesta demokrasi' ini juga dikritik oleh Busyro.

Diberitakan sebelumnya, pada Februari 2014, ada perubahan pagu pada pos APBN. Terlihat cukup signifikan adalah pada pos bansos. Anggaran bansos APBN 2014 sebesar Rp 55,8 triliun berubah menjadi Rp 91,8 triliun.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui perubahan tersebut. Untuk bansos, ada beberapa kementerian yang mengganti penempatan belanja. Seperti Kementerian Sosial (Kemensos) yang memasukkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang diletakkan di pagu bansos.

"Itu banyak departemen yang menempatkannya di bansos, seperti Kementerian Sosial menempatkan PBI di bansos Rp 20 trilun, Kementerian Agama itu ada juga di bansos," ungkapnya seperti dikutip detikFinance, Selasa (18/3/2014).

(sip/fjr)