.webp)
"Setiap pejabat negara wajib untuk melaporkan harta kekayaannya tanpa terkecuali, hal tersebut adalah bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik. Namun pada kenyataannya masih ada saja yang tidak melapor. Pejabat negara seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat," Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani kepada detikcom, Senin (24/3/2014) malam.
Hal itu diungkapkan Muzani, terkait pembagian souvenir iPod dalam pesta pernikahan anaknya Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Ternyata, Nurhadi sebagai pejabat negara belum melaporkan kekayaannya kepada KPK sejak tahun 2012. Nama Nurhadi pun tidak tercatat dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik KPK, acch.kpk.go.id
"Jika seorang pejabat tiba-tiba mempunyai harta melimpah, tentu harus diselidiki sumber kekayaannya. Pejabat negara juga harus transparan dalam melaporkan kekayaaannya. Gerindra juga mendorong KPK untuk lebih aktif dalam mengejar pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaannya," ujar Muzani.
Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, Nurhadi pernah melaporkan kekayaannya pada tahun 2012, namun ada kekurangan dalam kelengkapan dokumen yang hingga saat ini belum dilengkapi. KPK juga menghimbau kepada para pejabat atau penyelenggara negara yang mendapat souvenir iPod Shuffle 2 GB yang didapat dari pernikahan anak kandung Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, untuk segera dilaporkan.
(zal/jor)
