.webp)
Anas mengatakan, Banyuwangi berkomitmen seluruh masyarakatnya bisa ter-cover jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Saya akan kontrol sampai ke tingkat RT/RW. Dalam waktu dekat ada konsolidasi 18.000 RT/RW, jangan sampai ada satu warga yang terlewat," kata Anas.
Saat ini, ada 552.000 masyarakat Banyuwangi yang telah terdaftar dalam kepesertaan baru pemilik kartu jaminan sosial resmi dari pemerintah. Mereka adalah para PNS, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/swasta, dan para pekerja informal seperti tenaga kebersihan dan pengatur parkir yang telah diikutkan Jamsostek.
Adapun data warga miskin yang masih dibiayai Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) ada sekitar 8.000 jiwa. Mereka inilah yang belum mendapat kartu kepesertaan BPJS. "Makanya saya gerak cepat melakukan validasi data warga miskin untuk segera menjadi peserta BPJS," ujar Anas.
Mantan anggota DPR itu menjelaskan, dengan dana Rp55,2 miliar yang disiapkan untuk program JKN di Banyuwangi, masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan di 45 Puskesmas dan lima Rumah Sakit Swasta, dan RSUD. "Dananya akan kami cairkan tiap bulan, biar pelayanan kesehatan lancar. Jika nanti dananya kurang, saya akan langsung tambahkan melalui skema PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Prinsipnya, jangan sampai ada warga yang tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik,” ujar Bupati Anas.
"Jika ada warga miskin atau jatuh miskin tapi belum ter-cover BPJS, kami siapkan skema pembiayaan lewat APBD dengan menunjukkan surat keterangan miskin. Untuk yang kasus seperti ini kami siapkan dana Rp3,6 miliar. Pokoknya jangan ada RS atau Puskesmas yang menolak pasien," lanjut Anas.
Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi massal untuk menyukseskan BPJS. "Khutbah-khutbah di masjid, gereja, dan forum-forum umat yang lain akan dimanfaatkan untuk sosialisasi," ujar Anas.
(gik/fat)
