Kamis, 19/12/2013 11:39 WIB

Tinjau Pembangunan Pelabuhan Kali Baru, Jokowi Naik Kapal Pandu Pelindo

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jokowi di pelabuhan (Bilkis/ detikcom)
Jakarta - Jokowi melakukan pertemuan dengan PT. Pelabuhan Indonesia II untuk menjajaki penanaman saham pemprov DKI. Ia pun menjajal potensi pengembangan pelabuhan dengan menggunakan kapal pandu.

Jokowi bersama Dirut Pelindo II, R J Lino, Jokowi menaiki kapal pandu milik Pelindo. Ia terlihat santai menaiki kapal dari pelabuhan tanjung priok, Jakarta Utara.

"Ini mau diantar sama Pak Dirut, mau lihat-lihat," ujar Jokowi, Kamis (19/12/2013).

Sebelum memasuki ruangan ia lebih dulu mengenakan pelampung kecil berwarna merah. Oleh Dirut Pelindo, Jokowi ditunjukkan perkembangan yang ada di pelabuhan tersebut.

Perjalanan ini tujuannya melihat kondisi pelabuhan Kali Besar yang sementara dibangun oleh Pelindo II. Pelabuhan ini akan menjadi New Tanjung Priok diakhir 2014. Rencananya, di pelabuhan inilah pemprov DKI akan berinvestasi.

"Karena seharusnya, pembangunan pelabuhan memang milik walikota," ungkap Jokowi.

Saat ini Jokowi masih berkeliling melihat kondisi fisik dari pembangunan pelabuhan ini.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bil/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%