Ini 5 Jurus Jokowi Ajak Warga Jakarta Hijrah ke Transportasi Massal

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pro transportasi massal 100 persen. Ia gencar mengkampanyekan agar warga Ibukota bersedia menggunakan transportasi massal.
Jokowi ngebut merealisasikan program-program pembenahan transportasi massal di Jakarta. Ia mengusulkan beragam terobosan mulai dari pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga pembangunan moda transportasi massal.

Berikut 5 jurus Jokowi ajak warga Jakarta hijrah ke transportasi massal:

1. Cabut Subsidi BBM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk menghapus subsidi BBM di ibu kota. Jokowi mengatakan ada 2 alasan mengapa subsidi BBM akan dihapus.

"Alasan pertama untuk mendorong warga masuk ke transportasi massal atau umum," kata Jokowi saat ditemui usai acara Peringatan Hari Ibu di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Rabu (18/12/2013).

Sementara alasan kedua, lanjut Jokowi, adalah untuk mengurangi beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah. Apalagi, selama ini sekitar 70% alokasi subsidi BBM dinikmati oleh orang yang tak berhak. Tahun ini saja, pemerintah harus mengeluarkan Rp 200 triliun lebih guna menanggung subsidi BBM.

"Jadi untuk DKI, kalau itu (penghapusan subsidi BBM) diberlakukan, akan mendorong warga masuk ke transportasi massal," tegas Jokowi lagi.

2. Sterilisasi Busway

Kebijakan sterilisasi jalur dan denda bagi penerobos busway, membuat kemacetan di Jakarta semakin parah. Menurut Jokowi, hal ini sengaja dilakukan biar warga kapok dan berpindah menggunakan angkutan massal.

"Untuk apa busway dibuat dulu? Ya emang supaya macet. Kalo macet orang kapok. Semuanya jadi masuk ke transportasi massal, transportasi umum, masuk ke bus," kata Jokowi usai upacara di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2013).

Jokowi mendukung sepenuhnya kebijakan yang diajukan Dirlantas Polda Metro Jaya yang mendenda para pengemudi kendaraan pribadi yang masuk busway. Meskipun bus TransJ baru akan masuk di bulan Desember, sterilisasi ini menjadi prakondisi sebelum denda tersebut benar-benar diberlakukan.

"Kita ini mau tertib hukum. Masalah kekurangan busway itu soal lain. (Penambahan busway) Itu datang nanti Desember. Ini kondisi menuju ke Desember nanti," terangnya.

Sterilisasi jalur busway bertujuan mengembalikan fungsi jalur busway yang selama ini kerap digunakan mobil dan motor untuk menghindari macet.

3. Monorel Murah

Jokowi meminta tarif monorel Jakarta tidak lebih mahal dari pengeluaran masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Proyek swasta ini sejak awal bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa menekan kemacetan Jakarta.

"Harga tiketnya harus lebih murah dari orang pakai kendaraan pribadi," ungkap Jokowi saat peresmian monorel Jakarta di Taman 66, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Menurut Jokowi sangat tidak mungkin monorel diandalkan sebagai transportasi massal jika tarifnya terlalu mahal. "Tarif itu, monorel kalau mahal pasti nggak akan naik. Berarti kalau mahal siapa yang mau naik. Coba saja ditarifin Rp 100 ribu pasti nggak ada yang naik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ortus Holding Banyu Biru Djarot menambahkan penentuan tarif akan dikonsultasikan dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.

"Kalau tiket akan ditentukan kemudian, tapi harga pasti akan yang layak. Karena kita kan perusahaan private, jadi menggunakan indeks yang berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan bayar masyarakat," kata Banyu.

Banyu memastikan harga tiket yang diberikan cocok dengan kemampuan masyarakat. Rencananya soal besaran tarif tiket monorel Green Line akan diumumkan sebelum proyek selesai. Proyek monorel ditargetkan selesai 3 tahun ke depan.

"Pasti harganya cocok. Harga tiket akan diumumkan sebelum 2016," sebutnya.

Ortus Infrastructure Capital Limited (Ortus) merupakan pemilik saham mayoritas PT Jakarta Monorail. Ortus telah membayar lunas seluruh utang PT Jakarta Monorail ke PT Indonesia Transit Central (ITC) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

ITC yang sebelumnya sebagai pemegang saham mayoritas PT Jakarta Monorail sebesar 90,5 %, telah sepakat mengalihkan sahamnya kepada Ortus sebesar 80,5%.

4. MRT Impian

Jokowi meresmikan pembangunan fisik stasiun Mass Rapid Transit (MRT) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat.Setelah lebih dari dua dekade direncanakan, proyek moda transportasi massal ini akhirnya dibangun.

"Sudah 24 tahun warga Jakarta mimpi ingin punya MRT. Mungkin sudah banyak yang mimpinya hilang, karena tidak dimulai-mulai. Alhamdulillah hari ini akan dimulai groundbreaking fisik pembangunan MRT. Selesainya nanti 2018," ujar Jokowi saat groundbreaking MRT di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2013). Lokasi groundbreaking terletak di taman yang ada di seberang restoran Sizzler.

Dirut PT MRT Jakarta, Dono Boestami, mengatakan, dengan groundbreaking hari ini, maka proyek pengerjaan fisik MRT resmi dimulai. Untuk di Dukuh Atas akan dibangun stasiun bawah tanah. Saat ini akan dilakukan pekerjaan memperkuat dinding tanah sehingga pada saat penggalian nanti jalan di atasnya tidak longsor atau bergeser.

"Ini langsung dikerjakan retaining wall atau memperkuat dinding. Pengerjaan penguatan dinding tanah tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Diperkirakan pada 2015 tunnel boring machine (TBM) baru masuk tanah," kata Dono.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan berharap MRT dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena masyarakat mempunyai pilihan angkutan massal yang nyaman dan aman.

Dijelaskannya, megaproyek ini dibiayai oleh APBN dan APBD melalui pinjaman lunak dari Japan International Coorporation Agency (JICA). Anggaran yang dibutuhkan sebesar 140 miliar yen. Pinjaman dari JICA sebesar 125 yen, sementara sisanya atau sebesar 15 miliar yen menggunakan APBD DKI.

"Pinjaman yang diberikan sebesar 125 miliar yen. Yang akan kita kembalikan dengan bunga lunak selama 40 tahun. Namun Pemprov DKI, bukan tidak punya andil dalam pembangunan. Karena biaya pembangunan mencapai 140 miliar yen. Sementara 15 miliar yen ditanggung oleh DKI. Digunakan untuk pembebasan tanah, dan bayar pajak. Kita harapkan berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua," jelasnya.

5. Parkir Mahal

Jokowi mengusulkan kenaikan hingga empat kali lipat untuk tarif parkir di badan jalan kepada DPRD DKI Jakarta. Alasannya mengusulkan kenaikan sebesar itu adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi yang jadi penyebab kemacetan lalu lintas.

"Memang ini dalam proses. Kita ingin ada pembatasan penggunaan mobil, itu saja," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Tarif parkir yang baru tersebut akan diterapkan setelah penambahan unit baru bus untuk TransJakarta rampung. Termasuk semua kebijakan lain di bidang transportasi yang saat ini sedang dimatangkan.

"Nanti kalau busway-nya sudah datang, nopol ganjil genap berlaku. Baru ke situ (tarif naik parkir -red), kira-kira begitu," katanya.

Rencananya, penyesuaian tarif parkir atas zonasi dibagi menjadi Kawasan Pengendalian Parkir (KPP), Jalan golongan A, dan Golongan B. Untuk mobil jenis sedan, minibus, jeep, pikap dan sejenisnya yang parkir di area kawasan pengendalian parkir (KPP) dikenakan tarif antara Rp 6.000 sampai Rp 8.000 per jam.

Untuk KPP, tarif parkir mobil sebesar Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per jam, kemudian untuk bus, truk, dan sejenisnya sebesar Rp 9.000 hingga Rp 12.000 perjam, untuk sepeda motor Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per jam, dan sepeda Rp 1.000 sekali parkir.

Kemudian untuk parkir di Jalan Golongan A untuk mobil sebesar Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam, untuk bus dan truk Rp 6.000 hingga Rp 9.000 per jam, dan sepeda motor Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per jam. Sedangkan untuk parkir di Jalan Golongan B, tarif bagi mobil sebesar RP 2.000 hingga Rp 4.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam, sepeda motor Rp 2.000 per jam.

Sedangkan tarif parkir di tempat parkir lingkungan, pelataran dan gedung parkir milik Pemprov DKI, diusulkan tarif untuk mobil Rp 4.000 hingga Rp 5.000 untuk satu jam pertama, dan Rp 2.000 hingga Rp 4.000 setiap jam berikutnya. Bus dan Truk Rp 6.000 hingga Rp 7.000 untuk jam pertama dan Rp 3.000 untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan sepeda motor Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per jam.

Sedangkan tarif penitipan kendaraan atau park and ride milik pemerintah diusulkan mobil dan bus Rp 5.000 per hari, sepeda motor Rp 2.000 per hari, dan sepeda Rp 1.000 per hari. Tarif parkir valet diusulkan sebesar Rp 20.000.