Gaji Pekerja Migran di Qatar Tak Dibayar, Amnesty International Mengecam

Doha, - Organisasi HAM Amnesty International mengecam perlakuan otoritas Qatar terhadap para pekerja migran yang tengah menyiapkan tempat-tempat untuk menggelar Piala Dunia 2022. Para pekerja itu tidak dibayar selama berbulan-bulan dan mengalami kekurangan makan.

Amnesty pun menyerukan pejabat-pejabat Qatar untuk segera menangani permasalahan 80 pekerja migran tersebut. Mereka saat ini sedang melakukan pekerjaan konstruksi sebuah gedung pencakar langit di Doha. Menurut Amnesty, para pekerja itu bekerja dalam kondisi yang mirip dengan kerja paksa.

"Mereka tidak pernah dibayar selama hampir setahun dan bahkan tak bisa membeli makanan untuk mereka sendiri. Mereka juga tak bisa mengirim uang untuk keluarga mereka atau untuk melunasi utang-utang," kata Salil Shetty, Sekjen Amnesty International seperti dilansir Press TV, Rabu (18/12/2013).

Menurut Amnesty, para pekerja tersebut terdiri dari 60 pekerja asal Nepal serta beberapa lainnya dari Sri Lanka, Filipina, Nigeria, China dan Bangladesh. Amnesty menyatakan, kelompok pekerja itu telah mengerjakan pembangunan di lantai-lantai 38 dan 39 Menara Al-Bidda di Doha, yang dikenal sebagai "Rumah Sepakbola Qatar."

Disebutkan Amnesty, kontraktor Qatar, perusahaan Lee Trading and Contracting (LTC) belum membayarkan gaji para pekerja senilai 1,5 juta riyal (US$ 412.000) untuk pekerjaan yang selesai pada Oktober lalu.

Para pekerja telah mengajukan gugatan hukum terhadap LTC di Pengadilan Buruh di Doha, namun mereka diharuskan membayar 600 riyal (US$ 165) masing-masing agar kasus mereka bisa diproses. Padahal menurut Amnesty, sesuai hukum Qatar, mereka tidak wajib membayar biaya tersebut.

Para pekerja asing di Qatar tidak bisa berganti pekerjaan tanpa seizin majikan mereka. Mereka memerlukan izin tinggal untuk mencari pekerjaan lain.

(ita/ita)