Pramono: Perlu Aturan Khusus Polwan Berjilbab

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung setuju polisi menunda pengenaan jilbab bagi polwan. Aturan untuk jilbab itu perlu dibuat secara matang.

"Saya setuju dengan peraturan (jilbab) itu, tapi memang harus diatur. Jangan kemudian karena ucapan, seakan-akan ini sudah jadi ketentuan," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Pramono mengatakan utamanya aturan perlu dibuat soal keseragaman jilbab yang dikenakan. Jangan sampai polwan mengenakan jilbab yang warna warni.

"Jadi harus seragam. Kalau masyarakat awam mau pakai warna apa saja terserah. Kalau polwan ya warnanya harus sama, bentuknya sama, tapi ukurannya sesuai kepalanya masing-masing," ujarnya.

Masalah jilbab untuk polwan menjadi polemik setelah aturan ini ditunda. Wakapolri Komjen Oegroseno menyampaikan penundaan ini untuk pembuatan aturan agar pengenaan jilbab itu bisa seragam.

Sempat diduga terjadi konflik antara Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang lebih membolehkan pengenaan jilbab dengan Oegroseno. Namun Sutarman telah meluruskan dengan menyatakan bahwa penundaan untuk pembuatan aturan polwan berjilbab adalah perintahnya.

(trq/van)