PPATK: Jangan Pilih Capres yang Tak Mau Umumkan Nomor Rekening

Bogor - Tahun pemilu semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merancang kerjasama dengan PPATK guna mengawasi adanya aliran dana haram.

Namun, saat diminta PPATK untuk menyerahkan daftar nomor rekening para calon presiden, KPU keberatan. Lembaga yang dipimpin Husni Kamil Malik itu beralasan karena Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai.

"Kita minta pengumpulan nomor rekening, tapi KPU keberatan, alasan SDM," kata Kepala PPATK M Yusuf, dalam diskusi pencucian uang bersama wartawan, di hotel Sahira Butik, Jl Palegang, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Yusuf, justru dengan adanya nomor rekening maka rakyat akan semakin percaya kepada para calon. Selain itu bukanlah hal yang terlalu sulit untuk memberitahukan terkait rekening tersebut.

"Nanti kan yang tidak mau menyerahkan rekening jangan dipilih rakyat. Dengan adanya rekening kita tahu. Kita bisa lihat kerelaan menyerahkan rekening, dan berani tidak menerima cash," ujarnya.

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur pemasukan dana kampanye partai politik, pada kenyataannya bisa saja tidak terkontrol. Oleh sebab itu KPU sebelumnya telah merancang antisipasi adanya dana haram.

"Sudah kita rancang, PPATK kan bisa melacak transaksi yang melampaui batas di luar kewajaran," ujar komisionr KPU Arief Budiman, Rabu (22/5).

(rna/mad)