Heboh Penyadapan, Ini 6 Fakta Soal Spionase Australia

Canberra, - Kiprah Australia dalam dunia spionase tengah menjadi sorotan karena terungkapnya upaya penyadapan terhadap telepon Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Namun sebenarnya, upaya semacam ini bukan hal baru karena sudah dilakukan sejak lama.

Media Australia, news.com.au, Selasa (19/11/2013), menyebutkan bahwa aktivitas spionase yang dilakukan oleh Australia sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Terlebih karena Australia memang diketahui bekerja sama dengan sejumlah negara lain, termasuk Amerika Serikat untuk melakukan aktivitas spionase.

Tidak hanya itu, Australia juga selalu memiliki pos penyadapan di kantor kedutaannya yang ada di luar negeri. Lebih lanjut, news.com.au merangkum enam hal yang perlu diketahui soal aktivitas spionase Australia:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Australia anggota UKUSA

Australia merupakan salah satu anggota UKUSA atau United Kingdom - United States of America Agreement, yakni semacam perjanjian multilateral dalam urusan intelijen antara lima negara, AS, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia Baru. Kelima anggota UKUSA ini juga biasa disebut dengan 'Five Eyes'.

Mereka bertanggung jawab untuk melakukan spionase di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kelima anggota UKUSA ini saling berbagai informasi intelijen yang mereka dapatkan.

2. Ada di Jakarta, Bangkok dan Port Moresby

Badan intelijen, Direktorat Sandi Australia (ASD) mengoperasikan pos penyadapan elektronik di kantor kedutaan Australia yang ada di Jakarta, Bangkok dan Port Moresby. Pos penyadapan tersebut memiliki transponder atau semacam radar pemancar dan penerima yang bentuknya mirip dengan kerai atau penutup jendela.

Transponder tersebut biasanya dipasang di bagian atap gedung kedutaan mereka. Jangkauan transponder tersebut mencapai 20 kilometer.

3. Beroperasi di Jakarta sejak 1970-an

ASD sendiri telah beroperasi di Jakarta di bawah misi bernama 'Response and Stateroom' sejak tahun 1970-an silam. Operasi ASD di Jakarta meliputi menjaring informasi dan bahan intelijen yang kemudian akan dianalisis oleh komputer canggih dan ratusan ahli intelijen yang ada di bunker bawah tanah di kantor-kantor Russell di Canberra, Australia.

Kantor Russell merupakan sebutan bagi markas Departemen Pertahanan Australia.

4. Selalu waspada saat melakukan kunjungan ke LN

Politisi dan pejabat pemerintahan Australia selalu waspada setiap melakukan kunjungan ke luar negeri. Mereka tidak akan menggunakan telepon genggam atau laptop yang tidak aman ketika bertugas di luar negeri, termasuk Jakarta.

Sebagai contoh, ketika berkunjung ke China, seluruh telepon genggam dan komputer mereka diamankan di lemari khusus yang ada di kedutaan mereka atau bisa juga diamankan di negara ketiga. Hal semacam ini dilakukan untuk menghindari praktik penyadapan terhadap para pejabat maupun politisi Australia.

5. Harus ada izin dari Menhan Australia

ASD hanya bisa melakukan operasi penyadapan terhadap warga negara Australia yang ada di luar negeri jika ada izin tertulis dari Menteri Pertahanan (Menhan) Australia.

6. Dibocorkan oleh Edward Snowden

Kebocoran dokumen presentasi ASD yang bersifat rahasia soal upaya penyadapan telepon Presiden SBY dan Ibu Ani jelas-jelas merupakan kecerobohan keamanan dari intelijen Australia.

Dokumen tersebut bocor ke tangan Edward Snowden dan kemudian dirilis ke publik oleh media Inggris The Guardian serta media Australia sendiri, Australian Broadcasting Corporation (ABC). Dari dokumen tersebut, diketahui bahwa ada sepuluh pejabat tinggi pemerintahan Indonesia yang menjadi target penyadapan ASD pada Agustus 2009 lalu.

Kesepuluh orang itu adalah Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal yang saat itu masih menjadi juru bicara presiden urusan luar negeri, Andi Malarangeng yang saat itu menjadi juru bicara presiden, Hatta Rajasa yang saat itu menjabat Mensesneg, Sri Mulyani Indrawati yang saat itu menjabat Menkeu, Widodo Adi Sucipto yang saat itu menjabat Menko Polhukam dan Sofyan Djalil yang saat itu menjabat Menteri BUMN.