45 Persen Air Tanah Jakarta Tercemar Bakteri E-coli

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sistem pelayanan pengelolaan limbah di Jakarta baru mencakup tiga persen dan menimbulkan dampak yang rentan bagi kesehatan warganya.

Padahal, sebagai ibu kota negara, Jakarta seharusnya bisa memberikan contoh sanitasi yang baik bagi kota besar lainnya. Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas Tri Nugroho Utomo mengatakan sanitasi di Jakarta masih jauh dari ideal.

Dengan pendapatan per kapita penduduk Indonesia lebih dari US$3.500, sistem sanitasi di Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya sejajar dengan ibu kota negara tetangga seperti Kualalumpur, Malaysia, atau Manila Filipina.

Namun, nyatanya, Tri Nugroho menekankan, Jakarta masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di dalam negeri seperti Denpasar, Banjarmasin, dan Solo. “Jakarta masuk 11 kota yang punya IPAL (instalasi pengelolaan air limbah). Tapi, masih rendah karena tidak menyeluruh dan belum ideal,” kata Tri Nugroho saat ditemui detikcom, Senin (11/11).



Dia mengungkapkan akibat buruknya sistem sanitasi di Jakarta menyebabkan sekitar 45 persen air tanah sudah tercemar bakteri E-coli. Bakteri ini menyebabkan gangguan pencernaan pada manusia. Penerapan penggunaan septic tank di setiap rumah yang tidak layak standarnya mempengaruhi kualitas air tanah untuk diminum.

Banyak warga yang menempatkan tangki kakus berdekatan dengan sumur air untuk minum. Maka, bila air tidak dimasak dengan benar, warga Jakarta rentan terkena penyakit diare.

“Yang penting adalah buruknya sanitasi sehingga sungai-sungai menjadi tercemar kemudian penyediaan air minumnya menjadi mahal. Karena untuk menyediakan air minum berkualitas belum tercemar harus lebih mahal,” ujarnya menjelaskan.

Namun, Bappenas belum memiliki data kerugian materi khusus akibat sanitasi buruk di Jakarta. Tapi, secara nasional menurut Tri Nugroho, angka kerugian yang disebabkan buruknya sanitasi mencapai Rp 1,3 juta-Rp 1,5 juta untuk satu keluarga dalam setahun.

Ia juga melihat sekitar 15 persen dari warga Jakarta masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Selama ini, dianggap persoalan sanitasi adalah tanggung jawab setiap rumah dengan membuat septic tank.

“Anggapan ini salah. Septic tank juga ada standar pembangunannya. Selama ini pemda tidak tahu pembangunan masing-masing di rumah warganya,” ujarnya.

Tri Nugroho yakin kalau sistem sanitasi bisa dibenahi dan akses air minum mudah maka produktivitas serta kesehatan masyarakat pun bisa terjaga. Kemungkinan angka penyakit diare bisa ditekan bila sistem pengolahan limbah dan tinja bisa dilakukan dengan benar.

Sistem septic tank yang ada di perumahan juga perlu diubah karena masih banyak yang belum memenuhi standar. "Diperlukan pembangunan sistem IPAL dengan standar wadah penampungan limbah rumah tangga terpusat."


(brn/brn)