detikcom
Sabtu, 09/11/2013 12:38 WIB

Sadap Indonesia, Informasi Apa yang Dicari AS dan Australia?

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Amerika Serikat dan Australia disebut-sebut melakukan aksi penyadapan terhadap Indonesia. Diplomat kedua negara sampai saat ini juga tidak membantah tudingan itu. Apa sebenarnya yang mereka cari dari penyadapan di Indonesia?

Menurut Pengamat Intelijen LESPERSSI, Rizal Dharmaputra, terdapat informasi penting yang ingin digali AS dan Australia dari Indonesia terkait penyadapan tersebut.

”Biasanya itu pertama soal Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014,” ujar Rizal dalam diskusi " Sadap Bikin Tak Sedap” di Cafe Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2013).

Rizal menjelaskan ada juga informasi penting lain yang ingin didapat dari Indonesia. Informasi penting itu mengenai sikap Indonesia dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan.

”Kemudian soal Indonesia di Laut China Selatan,” beber Rizal.

Seperti diketahui, wilayah Laut Cina Selatan hingga saat ini masih menjadi perebutan beberapa negara. Indonesia sebagai negara yang berdiri tidak jauh dari wilayah konflik disebut punya andil penting untuk menyelesaikan konflik.

Adapun isu lainnya yang juga ingin diketahui dari Indonesia antara lain mengenai kebijakan dalam sejumlah bidang seperti investasi dan perdangan. Rizal pun tak memungkiri dugaan aksi penyadapan ini sudah dilakukan AS dan Australia sejak lama.

Hal ini berkaca dari minat mereka menggali informasi mengenai Pemilu di Indonesia. Untuk itu dia tak membantah, penyadapan mengenai Pemilu di Tanah Air bukan kali ini saja namun sudah mencuat dalam penyelenggaraan sebelumnya. Diantaranya penyadapan dalam Pemilu 2009 lalu.

”Iya pernah (Pemilu 2009),” tandas Rizal.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(kha/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%