Menlu Australia Bantah Keretakan Hubungan dengan Indonesia

Canberra - Hubungan Indonesia dan Australia kembali dikabarkan menegang pasca adanya tudingan spionase yang dilakukan terhadap Indonesia. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop membantah adanya keretakan hubungan dengan Indonesia sebagai sekutu strategis.

Hubungan diplomatik antara Australia dengan Indonesia menjadi sorotan setelah laporan yang menyebutkan bahwa pos diplomatik Australia di luar negeri terlibat jaringan spionase yang dilakukan Amerika Serikat. Demikian seperti dilansir AFP, Rabu (6/11/2013).

Laporan tersebut didasarkan pada dokumen yang dibocorkan oleh pembocor intelijen AS, Edward Snowden. Disebutkan dengan jelas bahwa Australia dan AS memiliki operasi spionase gabungan terhadap Indonesia pada pertemuan PBB soal iklim di PBB pada tahun 2007 lalu.

Laporan tersebut memancing reaksi keras dari Indonesia. Indonesia pun menjadi pendukung utama dalam draf resolusi PBB soal kekhawatiran pemimpin dunia atas kiprah AS dalam melakukan spionase terhadap negara lain.

Indonesia bahkan mengancam untuk melakukan peninjauan kembali atas kerjasama bilateral dengan Australia. Menanggapi hal ini, Menlu Bishop membantah bahwa hubungan diplomatik dengan Indonesia memburuk.

"Saya tidak setuju jika dikatakan ada keretakan," ujar Menlu Bishop kepada media setempat, ABC. Bulan ini, Menlu Bishop akan bertolak ke Bali untuk menghadiri Bali Democracy Forum yang akan digelar pada 7-8 November.

"Saya berharap untuk bisa berdialog secara produktif bersama Dr Natalegawa (Menlu RI) dan sejumlah menteri Indonesia lainnya," imbuhnya.

Bishop menambahkan, dirinya telah melakukan pembahasan yang sangat bermanfaat dengan sejumlah menteri Indonesia tentang keuntungan dalam bekerja sama menangani sejumlah masalah, seperti dalam kasus pemberantasan terorisme dan penyelundupan manusia. Menurutnya, kerjasama kedua negara akan terus berlanjut.

"Kerjasama bilateral yang dilakukan kedua negara seperti dalam isu penyelundupan manusia dan pemberantasan korupsi adalah saling menguntungkan, dan menguntungkan kedua negara dan akan terus berlanjut," ucapnya.


(nvc/ita)