detikcom
Kamis, 26/09/2013 16:29 WIB

Diduga Berselingkuh, Ini Hakim Cantik yang Terancam Dipecat

Tamam Mubarrok - detikNews
Vica Natalia (dok.pn jombang)
Surabaya - Hakim perempuan yang berdinas di Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Jawa Timur, Vica Natalia diperiksa Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Vica diperiksa karena diduga terlibat perselingkuhan.

"Yang bersangkutan saat ini menjalani pemeriksaan kode etik di KY dan MA. Beliaunya tak mengantor karena urusan tersebut," kata humas PN Jombang, Arif Winarso SH, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (26/9/2013).

Kasus perselingkuhan yang dilakukan Vica mencuat setelah suaminya sendiri melapor ke PN Jombang sekitar 2 bulan lalu. Akibat perbuatan Vica yang dinilai telah melanggar etika, kasus ini berlanjut ke MA dan KY.

Siapa yang menjadi selingkuhan hakim berparas cantik ini? Arif enggan menjelaskan. Namun informasi yang beredar di kalangan PN Jombang, Vica berselingkuh dengan seorang pengusaha kaya.

"Saya tak paham dengan siapa, itu sangat privasi sekali. Namun meski tersandung kasus itu, beliau masih aktif berdinas seperti biasanya. Kebetulan hari ini beliaunya ijin," ujarnya.

Vica Natalia adalah hakim di PN Jombang. Setahun lalu, Vica berdinas di PN Amlapura, Karangasem, Bali. Hakim golongan Pratama Madya ini bernomer induk 19720602-2-001.

Dihubungi secara terpisah, Vica tidak mau berkomentar banyak atas berbagai rumor yang berkembang.

"Saya tidak mau berkomentar," ujar Vica.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%