Pra Konvensi UN di Bali Sepakat Lelang Pencetakan Soal di Tiap Provinsi

Denpasar - Salah satu yang menjadi temuan BPK adalah penyimpangan dana Ujian Nasional (UN) Kemendikbud sebesar Rp 14 miliar mayoritas terjadi pada lelang proyek pencetakan soal dan distribusi. UN sempat tertunda karena pencetakan semua soal ditangani pusat. Kini diusulkan bahwa pencetakan dan distribusi ditangani masing-masing provinsi.

Usulan ini merupakan kesimpulan yang didapat dari Pra Konvensi UN di Denpasar, Bali, Jumat (20/9/2013). Pra Konvensi UN Bali merupakan suara dari praktisi dan masyarakat pendidikan di Indonesia bagian tengah.

"Manajemen kan yang diusulkan diberikan ke daerah," kata Wamendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim.

Hal itu disampaikan Musliar dalam Pra Konvensi UN di Hotel Harris Riverview, Kuta, Bali, Jumat malam. Usulan Pra Konvensi Bali ini nanti akan dikumpulkan dan dimusyawarahkan dengan usulan Pra Konvensi UN Medan, Sumut yang mewakili Indonesia bagian barat dan Pra Konvensi UN Makassar yang mewakili Indonesia bagian timur pada Konvensi UN di Jakarta 26-27 September 2013.

"Kalau andaikan konvensi nasional semua memutuskan (pencetakan soal dan distribusi) di daerah ya Pak Menteri tidak keberatan. Ya pencetakan saja, karena tidak ada niat kita cetak itu dalam rangka untuk proyek," imbuh dia. Sedangkan materi soal tetap dari Kemendikbud.

Sedangkan Kepala BPSDM Kemendikbud Syawal Gultom mengatakan bahwa pencetakan dan distribusi soal yang diusulkan ditangani tiap provinsi sangat masuk akal. Hal ini terkait dengan distribusi soal.

"Coba dikirim dari Jakarta ke Papua, bayangkan beratnya itu. Berat kan ngirim dari Jakarta ke Papua itu," tutur Syawal dalam kesempatan yang sama.

Pada UN 2013 ini Kemendikbud yang mengambil alih pencetakan dan distribusi soal karena alasan keamanan soal, agar tidak terjadi kebocoran. Namun yang terjadi, ada rekanan percetakan yang tak sanggup memenuhi target pencetakan sehingga berbuntut pada terlambatnya distribusi hingga jadwal UN tertunda di 11 Provinsi.

"Dulu terpusat karena alasan keamanan supaya tidak bocor, menjaga 6 percetakan saja daripada menjaga percetakan di 33 provinsi," tuturnya.

Bila pencetakan dan distribusi soal kembali diserahkan ke tiap provinsi dengan materi soal tetap dari Kemendikbud, apakah risiko kebocoran bisa lebih tinggi? "Ya harus aman, bagaimana caranya menjaga dan mengamankan pencetakan di semua provinsi," jawab Syawal.

(nwk/rmd)