Kamis, 12/09/2013 14:40 WIB

Survei SSSG: Elektabilitas Jokowi Tembus 45%

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) mengadakan survei terkait elektabilitas capres saat ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali muncul sebagai capres paling potensial.

Jokowi memuncaki survei elektabilitas capres dengan dukungan menembus 45,8%. Di urutan kedua Jusuf Kalla dengan 9,0% suara, disusul Dahlan Iskan (7,8%). Di survei ini Prabowo Subianto hanya di urutan ke empat dengan 6,8% suara.

Metode pengumpulan data survei ini dilakukan dengan wawancara via telepon. Populasi dan sampel dilakukan kepada seluruh warga yang tinggal di 10 kota besar yang punya telepon. Waktu penelitian 25 Agustus-9 September 2013 di 10 kota besar Indonesia dengan jumlah 1.250 responden.

Berikut capres paling potensial versi survei SSSG yang dipublikasikan peneliti SSSG Ilman Nafian di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2013):

1. Joko Widodo: 45,8%
2. Jusuf Kalla: 9,0%
3. Dahlan Iskan: 7,8%
4. Prabowo Subianto: 6,8%
5. Mahfud MD: 5,8%
6. Wiranto: 3,6%
7. Aburizal Bakrie: 2,4%
8. Megawati Soekarnoputri: 1,8%
9. Chairul Tanjung: 1,6%
10. Hatta Rajasa: 1,0%
11. Hidayat Nurwahid: 0,7%
12. Sri Sultan HB X: 0,5%
13. Surya Paloh: 0,5%
14. Ani Yudhoyono: 0,4%
15. Pramono Edhie: 0,4%
16. Sri Mulyani: 0,4%

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%