Hakim Tolak Tuntutan Jaksa Agar Hak Politik Irjen Djoko Dicabut

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak tuntutan jaksa KPK yang menuntut agar hak politik mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo dicabut.

"Soal menghapus hak dipilih dan memilih, menurut majelis hakim hal itu dipandang berlebihan," kata hakim anggota Anwar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Tuntutan itu berlebihan karena menurut majelis hakim Djoko terancam pidana penjara dengan waktu yang cukup lama. "Maka akan terseleksi dengan sendirinya oleh parpol," tutur Anwar.

Djoko dihukum 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dia terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar dalam proyek pengadaan driving simulator roda dua dan roda empat. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini Rp 121,830 miliar.

Djoko juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Suami Dipta Anindita ini tidak dapat membuktikan kekayaannya pada tahun 2003-2010 Rp 54,6 miliar dan USD 60 ribu.

"Hakim berpendapat harta kekayaan milik terdakwa pada tahun 2003-2010 berjumlah Rp 54,625 miliar tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri. Maka harta kekayaan terdakwa patut diduga hasil tindak pidana korupsi," imbuh Anwar.

(fdn/mad)