Soal Vonis Irjen Djoko, Wakapolri: Hakim yang Lebih Punya Hak Komentar

Jakarta - Wakil Kapolri Komjen Oegroseno menyerahkan seluruh putusan hukum yang menjerat Irjen Djoko Susilo kepada majelis hakim. Menurutnya, hakim memiliki hak untuk memutus perkara yang menjerat mantan Kepala Korps Lantas Polri itu.

"Jangan, nanti hakimnya terpengaruh dengan saya. Hakim punya hak yang langsung dengan Tuhan yang maha kuasa," kata Oegro di Auditorium PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2013).

Pernyataan tersebut disampaikannya menjawab pernyataan terkait vonis hukuman yang akan diketuk majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang ini.

Jaksa penuntut umum KPK pada 2 pekan lalu, menuntut Djoko 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Hak politik Djoko juga diminta supaya dicabut.

Dalam tuntutannya, Djoko terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar dan memperkaya orang lain atau korporasi dari proyek pengadaan driving simulator SIM pada tahun 2011. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini Rp 121,830 miliar.

Djoko menurut jaksa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membelanjakan, mengalihkan dan mengatasnamakan aset dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Jaksa menilai harta kekayaan milik Djoko yang diperoleh sejak Oktober 2010-2012 dan harta tahun 2003-Maret 2010 merupakan hasil tindak pidana korupsi karena tidak sesuai dengan penghasilan resmi Djoko dan harta yang dilaporkannya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

(ahy/mad)