Politisi PKS Setuju Golf Dibatasi untuk Penyelenggara Negara

Jakarta - Berawal dari golf, mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terjerat kasus korupsi. Pengakuan Rudi ini menuai usulan dari masyarakat golf terlarang untuk penyelenggara negara.

Politisi PKS Nasir Djamil setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya, golf adalah olahraga yang sangat tertutup untuk umum atau bersifat pribadi. Sehingga perlu aturan khusus untuk penyelenggara negara.

"Kalau saya lihat, golf itu untuk sementara ini harus diatur, karena memang golf itu agak pribadi dan mudah terjadi transaksi di situ," ujar Nasir kepada detikcom, Selasa (27/8/2013).

Nasir menilai pengakuan Rudi juga menandakan perlunya pemerintah memperhatikan penyelenggara negara yang hobi bermain golf. Walau kesempatan korupsi bisa terjadi tidak hanya di lapangan golf.

"Ini satu produk olahraga kalangan atas, jadi saya pikir ini harus dicermati. Tidak hanya golf, karena banyak tempat bisa jadi tempat transaksi gelap, walau setiap tempat mudah saja. Artinya, dengan pengakuan tersebut pemerintah perlu menertibkan pejabatnya. Meskipun ini olahraga, tapi dilema juga menilainya," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok menyebutkan golf sebagai olahraga yang membutuhkan modal besar. Saat penyelenggara negara hendak bermain golf, mau tidak mau dia harus mencari penghasilan tambahan. Uang pun dicari dengan segala macam cara.

"Di mana-mana bisa saja terjadi transaksi, moral pejabatnya yang harus diperhatikan," tutup Nasir.


(vid/trq)