Hikmahanto: AUS$ 420 Juta untuk Tangani Pencari Suaka Lecehkan Indonesia

Jakarta - Partai Koalisi Australia akan menggelontorkan AUS$ 420 juta guna penanganan pencari suaka di Indonesia. Namun, langkah pemerintah negeri kangguru itu dinilai dapat melecehkan Indonesia.

"Ada empat alasan mengapa Indonesia dilecehkan. Pertama, Partai Koalisi harusnya paham bahwa bila ada kebijakan pendistribusian uang ke warga atau pembelian kapal-kapal nelayan maka hal tersebut merupakan urusan domestik dalam negeri Indonesia," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (24/8/2013).

Kedua memberi insentif uang kepada warga Indonesia untuk melaporkan pencari suaka, WNI berpotensi melakukan sweeping terhadap WNA di Indonesia. Ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh uang yang dijanjikan. Seharusnya masyarakat tidak memiliki kewenangan tersebut.

"Ketiga, kebijakan membeli kapal-kapal nelayan yang diduga untuk memfasilitasi pencari suaka bukan hal mudah. Ini mengingat kapal-kapal tersebut mempunyai fungsi utama bagi nelayan sebagai alat mata pencaharian. Pembelian kapal akan berpotensi menghilangkan mata pencaharian nelayan Indonesia yang terkena dampak," jelasnya.

Alasan keempat yaitu, pemerintah Indonesia seharusnya merasa direndahkan karena seolah masalah pencari suaka mendudukkan Indonesia sebagai tentara bayaran yang melakukan pekerjaan kotor. Ini mengingat Australia hanya menyediakan uang dan pekerjaan dilakukan oleh warga dan pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus segera menyuarakan penentangannya sejak dini atas materi kampanye dari Partai Koalisi. Jangan sampai ketika Partai Koalisi memenangkan Pemilu dan masyarkat Australia menuntut pemenuhan janji, pemerintah Indonesia harus menjadi korban karena ditekan terus untuk melaksanakan janji Partai Koalisi," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam pemberitaan seperti dilansir kantor berita Australia ABC, Partai Koalisi mengungkapkan, rencana penganggaran dana besar tersebut digunakan untuk peningkatan jumlah aparat kepolisian Australia (AFP) yang bekerja di luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan SAR Indonesia serta menambah kekuatan pertahanan perbatasan Australia.

Sementara itu, juru bicara Imigrasi Scott Morrison menjelaskan skema yang ada saat ini tidak mendapat cukup dukungan dari penduduk lokal di Indonesia.

"Kita ingin memiliki program yang menjangkau lebih dari 100 desa di Indonesia,” katanya.

"Kita perlu memberikan sarana untuk merangkul komunitas lokal di Indonesia supaya bisa mengimplementasikan kebijakan kita: misalnya memberikan tunjangan bagi pengawas di desa, menawarkan imbalan bagi informasi yang mengarah pada penangkapan dan penuntutan yang sukses, dan juga kesempatan untuk membeli perahu yang akan digunakan pencari suaka sebelum keduluan penyelundup dan menghentikan kapal itu meninggalkan Indonesia,” ujarnya

(rna/ahy)