Jumat, 26/07/2013 06:02 WIB

Ketua PKB: Rhoma Irama Bukan Capres Kami!

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Ketua DPP PKB Marwan Jafar membantah klaim Rhoma Irama soal kontrak politik sebagai capres PKB. Dia menegaskan sang 'Ksatria Bergitar' bukanlah capres PKB.

"Yang ada hanya wacana saja sebagai bakal calon capres, sama sekali bukan capres!" kata Marwan saat dihubungi detikcom, Kamis (25/7/2013) malam.

Marwan mengatakan capres PKB ditentukan melalui Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) dan konsultasi dengan PBNU serta para kiyai. Nah, saat ini PKB belum pernah mengadakan Muspimnas untuk menentukan capres yang akan diusung di Pemilu 2014.

"Muspimnas akan digelar setelah pileg. Sampai sekarang capres-capresan nggak ada secara organisatoris," ujar anggota Komisi V DPR ini.

Pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPR ini mengatakan saat ini fokus PKB adalah konsolidasi untuk persiapan Pileg 2014. Secara resmi, PKB belum pernah membahas soal capres.

"Sikap DPP PKB sangat jelas dan tegas, bahwa DPP PKB belum menentukan capres dan cawapres," tandasnya.

Sebelumnya Rhoma mengklaim sudah bersepakat dengan PKB soal pencapresan. Rhoma mengaku telah menandatangi kontrak politik dengan PKB sejak April 2013.

"Sudah positif menjadi capres PKB. Sejak 2 April, saya sudah sign kontrak dengan PKB. Resmi mencapreskan Rhoma Irama," ujar Rhoma di sela-sela gelaran 'Safari Ramadan Peringatan Malam Nuzulul Quran' bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Terusan Pasirkoja, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/7/2013) malam.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/rni)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%