detikcom
Minggu, 21/07/2013 08:40 WIB

Apakah Semua Masalah Harus Jokowi?

Mulya Nurbilkis - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Dalam setiap blusukannya, ia mendapat sambutan hangat oleh warga. Semua masalah sepertinya bisa diseleaikan pria asal Solo ini. Namun, apa benar semuanya Jokowi yang turun tangan?

"Pertanyaannya apakah orang di Jakarta hanya percaya dia? Kenapa stafnya saja yang tidak dipercaya?" kata Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna saat dihubungi, Minggu (1/7/2013).

Ia menjelaskan masih banyak warga Jakarta masih belum percaya pada bawahan Jokowi. Terlebih dengan pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Semacam ada krisis kepercayaan dari masyarakat pada pegawai DKI selain Jokowi dan Ahok. Mungkin orang di bawahnya juga dikenal tidak bisa memberi jaminan," terang Yayat.

Selama ini, warga hanya melihat ketokohan Jokowi yang kerap melakukan blusukan ke kampung-kampung warga atau ke lokasi proyek untuk melihat progres pembangunan. Sebut saja proyek Waduk Pluit, Jokowi sudah sangat sering melakukan pertemuan dengan warga bahkan beberapa diantara dipanggil makan siang di Balaikota Jakarta.

"Strukturnya nggak jalan. Yang jalan hanya aktor," ujar dia.

Salah satu penyebabnya karena staf yang ada saat ini masih ada yang berwajah lama dengan pola kerja yang sudah diketahui. Ada juga yang tidak mampu menjalankan perintah yang diberikan Jokowi. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bil/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%