Jumat, 19/07/2013 15:45 WIB

Hari ke-278 Jokowi

Pembangunan Waduk Ria Rio, Jokowi: Oktober Pasti Dimulai!

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Kepala Dinas Pertamanan DKI, Widiyo Dwiyono Budi mengatakan jika pembangunan waduk Ria Rio baru bisa dilaksanakan pada tahun 2014. Namun, Gubernur DKI Joko Widodo membantah hal tersebut.

"Oktober dimulai aja. Dimulai kok. Pasti dimulai," kata Gubernur DKI, Joko Widodo saat ditemui wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Jokowi mengatakan jika pembangunan fisik Waduk Ria Rio di Pulomas, Jakarta Timur tetap akan dilaksanakan bulan Oktober ini. Tidak akan terganggu dengan adanya aturan Perpres 71 tahun 2012 terkait prosedur pembebasan sejumlah lahan swasta dan warga disekitar waduk tersebut.

"Itu kan soal pertanahannya. Pembangunan fisiknya mulai oktober. Itu kan jg tanah kita. Itu BUMD kita," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan DKI, Widiyo Dwiyono Budi mengatakan jika pembangun waduk diatas lahan seluas 25ha tersebut mengalami kendala dengan aturan Perpres 71 Tahun 2012 yang mengharuskan prosedur pembebasan lahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Widiyo, pembangunan proyek bernilai Rp 320 miliar tersebut baru bisa dilaksanakan ditahun 2014.

"Fisiknya mungkin sekitar 2014 sesuai dengan perjanjian dengan Pulomas," kata Widiyo di Balaikota, Kamis (18/7)

"Ada aturan baru yang mewajibkan format baru dalam di panitia pembebasan tanah di BPN. Itu sesuai perpres 71/2012, harus melalui mekanisme itu dulu," terang Widiyo.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bil/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%