detikcom
Jumat, 19/07/2013 15:45 WIB

Hari ke-278 Jokowi

Pembangunan Waduk Ria Rio, Jokowi: Oktober Pasti Dimulai!

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Kepala Dinas Pertamanan DKI, Widiyo Dwiyono Budi mengatakan jika pembangunan waduk Ria Rio baru bisa dilaksanakan pada tahun 2014. Namun, Gubernur DKI Joko Widodo membantah hal tersebut.

"Oktober dimulai aja. Dimulai kok. Pasti dimulai," kata Gubernur DKI, Joko Widodo saat ditemui wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Jokowi mengatakan jika pembangunan fisik Waduk Ria Rio di Pulomas, Jakarta Timur tetap akan dilaksanakan bulan Oktober ini. Tidak akan terganggu dengan adanya aturan Perpres 71 tahun 2012 terkait prosedur pembebasan sejumlah lahan swasta dan warga disekitar waduk tersebut.

"Itu kan soal pertanahannya. Pembangunan fisiknya mulai oktober. Itu kan jg tanah kita. Itu BUMD kita," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan DKI, Widiyo Dwiyono Budi mengatakan jika pembangun waduk diatas lahan seluas 25ha tersebut mengalami kendala dengan aturan Perpres 71 Tahun 2012 yang mengharuskan prosedur pembebasan lahan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Widiyo, pembangunan proyek bernilai Rp 320 miliar tersebut baru bisa dilaksanakan ditahun 2014.

"Fisiknya mungkin sekitar 2014 sesuai dengan perjanjian dengan Pulomas," kata Widiyo di Balaikota, Kamis (18/7)

"Ada aturan baru yang mewajibkan format baru dalam di panitia pembebasan tanah di BPN. Itu sesuai perpres 71/2012, harus melalui mekanisme itu dulu," terang Widiyo.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bil/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%