detikcom
Rabu, 26/06/2013 13:24 WIB

Siapa Capres Hanura? Hary Tanoe: Belum Tahu, Belum Kelihatan

M Iqbal - detikNews
Wiranto Capres Hanura
Jakarta - Partai Hanura sudah bulat mengusung Wiranto sebagai calon Presiden 2014. Namun, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo, punya penilaian sendiri soal capres 2014. Siapa capres yang pantas untuk 2014?

"Belum tahu, belum kelihatan. Kalau media mengangkat mudah-mudahan mengerucut calon yang memenuhi syarat," kata Hary Tanoesoedibjo.

Hal itu disampaikan menjawab pertanyaan apakah Hary Tanoe mendukung pencapresan Wiranto, dalam diskusi 'Peran Media Televisi Mencerdaskan Pemilih di Pemilu 2014' di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakpus, Rabu (26/6/2013).

Hary justru mendorong agar capres yang lahir di Pemilu 2014 adalah capres muda. Ia berharap media dapat mengangkat capres muda tersebut.

"Media harus berani mengangkat potensi-potensi-potensi generasi muda. Media harus berani memunculkan semua potensi calon-calon pemimpin ke depan, latar belakangnya, leadership dan sebagainya," tutur Bos MNC Grup itu.

Menurutnya, dengan media mengangkat capres muda alternatif, maka masyarakat memilih perspektif yang lebih luas sehingga bisa memilih presiden yang tepat.

"Saya juga mengimbau kepada seluruh media karena kita ingin memilih pemimpin yang tepat bagi bangsa, dengan segala permasalahan yang dihadapi beri ruang semaksimal mungkin pada calon-calon yang dianggap potensial," kata Hary.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%