Diminta Tempatkan Orang Betawi di Jabatan Penting, Ini Tanggapan Ahok

Jakarta - Sejumlah tokoh Betawi protes kepada Gubernur DKI Jokowi dan
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena tidak menempatkan orang Betawi menduduki jabatan yang strategis di Pemprov DKI. Atas sikap itu, Ahok pun balik bertanya.

"Kalau begitu yang jadi presiden harus orang Betawi juga dong, kan kantornya numpang di tanah Betawi. Iya kan?" ujar Ahok di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, Betawi merupakan campuran dari berbagai etnis, termasuk etnis Tionghoa. Maka itu, penempatan pejabat penting di pemerintahan jangan hanya terpaku pada satu golongan etnis.

"Betawi itu kan campuran juga, ada yang keturunan Cina (Tionghoa), Arab, banyaklah. Berarti gue punya hak juga dong," ujarnya.

"Coba ditanyakan juga ke Pak SBY, jangan ke gubernur dan saya saja. Kalau gubernur dan wagub saja nggak boleh, ya berarti presiden juga," tambahnya.

Salah satu tokoh Betawi yang protes kepada Jokowi-Ahok yaitu Syahrudin, pemimpin Majelis Ta'lim Raudhotul Jannah. Menurutnya, Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada orang Betawi menjadi salah satu pejabat di birokrasi Pemprov DKI.

Syahrudin mengatakan, dengan adanya orang Betawi asli memegang jabatan yang strategis di Pemprov DKI, bisa menambah kepercayaan warga Betawi terhadap Pemprov DKI. Terlebih Jokowi saat ini sedang concern untuk mengangkat budaya lokal sebagai brand Kota Jakarta.

"Gubernur DKI Jakarta perlu memberikan kepercayaan kepada tokoh Betawi untuk memegang jabatan strategis. Setidaknya tokoh itu lebih memahami karakter warga Betawi yang jumlahnya 18 persen dari total penduduk DKI. Apalagi Gubernur berulang kali mengatakan DKI harus punya ciri khas Betawi, mulai dari pakaian sampai bangunan. Yang tahu detail filosofi Betawi ya orang Betawi," ujar Syahrudin.

(jor/nrl)